TIM RAINBOWS FISH IN PAPUA 2019

EXPEDISI PALING MENDEBARKAN DI TAHUN 2019 , MARTEN LUTHER SALOSA . DISAAT ANGIN SELATAN , KETIKA PARA NELAYAN TIDAK MAU MELAUT DAN SUHU DINGIN DARI AUSTRALIA MULAI DATANG . TIM RAINBOWFISH MULAI BERAKSI . DIMUAT DI MAJALAH " AMAZONS " . THANKS FOR TIM 

" MENYELAMATKAN GENERASI EMAS TUBUH KRISTUS MENUJU PENUAIAN BESAR '

Kegiatan YOUTH CHAMP GPI Jalan Suci di Tanah Papua Tahun ini dilaksanakan Di Jemaat Yerusalem , Kabupaten Maybrat pada Tanggal 04 - 08 Juli di Jemaat Yerusalem Ayamaru Bumi A3 Kabupaten Maybrat , Papua Barat . dengan Thema  " MENYELAMATKAN GENERASI EMAS TUBUH KRISTUS MENUJU PENUAIAN BESAR ' Kegiatan Ini Di ikuti Oleh Seluruh Pemuda Di Tanah Papua dan Dari Luar Papua . Dengan Jumlah Peserta Kurang Lebih 1000 peserta . admin 

 

Perseteruan Gubernur Papua Barat ( Dominggus Mandacan ) Versus Walikota SoroNg ( Lambert Jitmau ) Masi Dibicarakan Netizen di Papua Barat . Dominggus Yang Notabene Ketua Partai Nasdem Papua Barat Dan Lambert Jitmau Ketua Partai Golkar Papua Barat . 

Tundingan Dari Bapak Dominggus Mandacan Adalah Sebenarnya adalah Pemerintah dapat Bekerjasama dengan Partai untuk Mengadakan Vaksin Massal Permen Kesehatan No 10 tahun 2021 . Tetapi Menurut UU tentang kewenangan daerah Walikota Mempunyai Hak Untuk Mengatur Daerah Nya . Karenanya masing-masing daerah secara otonom mempunyai wewenang untuk: (1) merencanakan; (2) melaksanakan; dan (3) mengawasi pembangunan di daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi diatur dan tergantung kepada pemerintah daerah propinsi.

Gubernur Papua Barat / Ketua Partai Nasdem Sebenarnya Harus Menunggu Ijin Dari Pemerintah Kota Sorong Baru diadakan Kegiatan Tersebut . Karena Keadaan di Kota Sorong merupakan Tanggung Jawab Kepala Daerah Tk II , sedangkan Gubernur Hanya Kordinasi .

aes

 

 PROGRAM SAVE AYAMARU LAKES ( SAL ) 

Salah Satu Program Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Save Ayamaru Lakes di Salah Satu Kampung Di Danau Ayamaru Namanya Kampung Segior . Thema Nya Diskusi dan Kampanye Tetang Membangun Penyertaan Masyarakat Di sekitar Danau Ayamaru Dan Budi Daya Ikan Segiak / Rainbow Fish / Ikan Mas Yang Merupakan Ikan Endemik Dari Kabupaten Maybrat . 

Program Ini Dilakukan Di Kampung Segior Dengan Pembicara Mr Dr. Marthen Salossa Yang Meruapakan Salah Satu Anak Adat Keturunan Raja Flebru Salossa . Save Ayamaru Sendiri didirikan Olehnya Dengan Personel Juga Anak Asli Dari Maybrat . Ketua : Marthen Athanay , Sekretaris Nus Susim , Bendahara ; Idjie . 

Save Ayamaru Lakes Sudah Sering Membuat Kegiatan Kampanye Pelestarian Hutan Dan Alam Di Papua barat , seprti : mengikuti pelatihan Kader Hutan Papua , Mengikuti Acara Film Papua di Kota Sorong , Kampanye Budidaya Ikan Rainbow, Penanaman Hutan Yang Dilakukan Di Sekitar Danau dan Mata Mata Air / Mos . Ikut Seminar Ikan Raibow di Belanda . 

 " Jangan Katakan Tuhan atau Alam Yang Salah Kalau Ada Bencana , Tetapi Tanyakan Pada Diri Kita Sendiri . Berapa Banyak Pohon dan Air Yang Kalian Sudah Potong dan Pencemaran Lingkungan Yang Kalian Buat "

Save Ayamaru Lakes Milik Kita . Mari Kita Dukung .

Aes 

 Danau Framu / Mos Framu 

Mos Framu berarti Mata Air  Yang keluar Dari Batu Yang Tersembunyi 

Tempat Ini Berada Di Kabupaten Maybrat , Distrik Ayamaru Dan Kampung Framu . Jarak Dari Kota Sorong Ke Tempat Ini 3 - 4 Jam Perjalanan , Kondisi Jalan Cukup Bagus . Tetapi Sampai Di Tempat Ini Kita Harus Berjalan Kurang Lebih 150 Meter Ke Dalam . 

Mos Framu Adalah Tempat Sakral Bagi Masyarakat Kampung Framu Khususnya Fam Solossa . Menurut Cerita Di Tempat Ini Ditaruh Barang Barang Pusaka Peninggalan Keluarga Solossa . Marga Solossa Di Kampung Ini Dominan Menguasai Daerah ini . Dahulu Raja Flebru Yang Diangkat Oleh Sultan Dari Tidore Berasal Dari Sini . Masyarat Kampung Framu Banyak Yang Berdomisili Di Luar Kabupaten Maybrat , Sedangkan Mereka Yang Tinggal Adalah Orang Tua Yang Mata Pencaharian Nya Adalah Berkebun Dan Mencari IKan Di Danau Ayamaru .

Danau Ayamaru Yang Dahulu Besar Sekarang Mulai Surut , Karena Faktor Alam Dan Ulah Perbuatan Tangan Manusia . Dengan Dibukanya Kampung Kampung Baru Dan Banyak Pohon Yang ditebang Untuk Pembangunan Jalan Dan Rumah Mengakibatkan Danau Ini Sudah Mulai Surut .

Banyak Anak Anak Dari Kampung Ini Menjadi Orang - Orang Hebat Di Tanah Papua . Mereka Menjadi Otak Pembangunan Di Tanah Papua dan Hampir Sebagian Besar Mereka Sudah Keluar Merantau Dari Kampung Ini . 

Danau Framu MIlik Kita , Mari Kita Jaga dan Lestarikan Tempat ini . Untuk Kepentingan Anak Cucu Kita . Asik Mase . God Bless You . 

Albert Solossa

 

 

 

 

 

 

Pengibaran Bendera Merah Putih Dan Hiasan Menyambut Hari kemerdekaan RI ke 76 yang Dilakukan Di Danau FRAMU menjadi pro kontra oleh Netisen di Media sosial Saat Ini . Intinya Banyak Yang Mengandung Issue Kepentingan Kelompok Yang Mencari Keuntungan Dari Kegiatan Tersebut . Menyangkut Sejarah Sukarno Sering Berkunjung Ke Tempat Ini Juga yang diperdebatkan Para Netizen .

Danau FRAMU .

Danau Framu / Mos Framu ( Bahasa Maybrat Yang Berarti Mata Air ( Mos ) Batu Yang Tersembunyi ( Framu ) . adalah bagian dari Danau Ayamaru yang terletak di Kota Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, sekitar 216 kilometer arah barat dari Kota Sorong. Dari kota Sorong menuju Ayamaru bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum selama  4 hingga 5 jam perjalanan . Menuju Tempat Ini kalian Harus Berjalan Kaki Dari Tempat Parkir Kendaraan Kurang Lebih 200 Meter Jauhnya . Keindahan Danau Ini Dilihat Dari Bentuknya Dan Biru Nya Sering Disebut Juga Sebagai Danau Biru Ayamaru . Tempat Ini Belum Ada Perkampungan Yang Dibangun Di sekeliling Danau Ini . Keret Yang Memiliki Danau / Telaga Ini Adalah Marga Salossa . 

edit AES

KAMI BUTUH ASRAMA MAYBRAT BUKAN ASRAMA POLITIK, KAMI BUKAN SAKO KAMI BUKAN KARYA KAMI MAYBRAT KAMI MAHASISWA MAYBRAT DI MANADO TIDAK MAU TERLIBAT DALAM POLITIK PRAKTIS 2022, JANGAN JADIKAN KAMI OBJEK POLITIK 

FILIM SAKO SUDA TAMAT , STOP MAIN FILIM BARU YANG LIBATKAN MAHASISWA SEBAGAI PERAN TAMBAHAN DALAM SINETRON POLITIK KALIAN 2022, KEMANA HAK KAMI SEBAGAI MAHASISWA KEMANA DANA PENDIDIKAN, JANGAN JADIKAN UANG RAKYAT SEBAGAI ALAT BELANJA POLITIK BUAT 2022, KAMI MAHASISWA MAYBRAT MANADO TIDAK MAU TERLIBAT DALAM POLITIK PRAKTIS KALIAN IN BARU AWAL DALAM BEBERAPA BULAN KE DEPAN KAMI AKAN TURUN DEMO LANSUNG DI MAYBRAT 

SEVE A3

KAMI BUKAN AYAMARU, KAMI BUKAN AITINYO,  KAMI BUKAN AIFAT KAMI MAYBRAT

Limbah Rumah 

Aku diproduksi oleh siapa saja

Aku ada dimana mana

Aku ada karena kamu ada

Aku adakah hasil akhir manusia

Limbah Rumah Tangga Di Kota Sorong sekarang menjadi viral di masyarakat kota sorong . Banyak masyarakat di bantaran sungai maupun saluran yang merasakan akibat dibuangnya limbah rumah tangga disembarang tempat . Limbah ini dibuang oleh masyarakat ke tempat tempat yang dianggap bisa dibuang dan di bantaran - bantaran sungai dan saluran air , Sehingga pada saat hujan turun air mengalir ke luar dan mengakibatkan banjir dimana - mana .

Pemerintah kota sorong melalui dinas terkait harus segera mengatasi keluhan masyarakat ini sebelum terjadi bencana yang lebih luas . Penataan saluran air dan menetralisasi daerah bantaran bantaran sungai , agar Motto Kota Sorong Kota BERSAMA agar tercapai Nanti nya

 

“Penyelenggaraan pelayanan umum dalam bentuk infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan Infrastruktur yang baik, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih muda tumbuh dan berkembang. Selain itu, dapat meningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan,” kata Mikael. 

Menurut Mikael keberadaan infrastruktur juga akan mendorong produktifitas bagi faktor-faktor produksi, serta mendorong dan menjaga keseimbangan  pembangunan wilayah di Provinsi Papua. 

Menyadari pentingnya hal itu, maka Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Papua sepatutnya menjaga keseimbangan pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan daerah, sehingga infrastruktur di Provinsi Papua selalu dapat dibenahi secara kualitas maupun kuantitas. 

“Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan infrastruktur lebih terintegrasi, konsisten dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelayanan kepada masyarakat, guna menjamin sinergi pembangunan wilayah dan antarwilayah di Provinsi Papua,” tungkas Mikael. 

DPU Provinsi Papua sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Papua selama Lima tahun mendatang. 

Seluruh pembangunan infrastruktur Provinsi Papua mengacu pada visi dan misi dari Kepala Daerah. Selama periode satu tahun kepemimpinan Gubernur terpilih, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah melakukan tahapan pembangunan diantaranya perencanaan dan pembangunan jalan, jembatan, sumber daya air, ke-CiptaKarya-an dan air bersih serta peningkatan sumber daya manusia bidang infrastruktur. 

Program pembangunan tersebut diatas, khususnya dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya dan Air Bersih diuraikan dalam 3 program kerja dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2014, yaitu rencana pembangunan patung Tuhan Yesus. Pembangunan rumah rakyat, program pembangunan 13.000 unit rumah rakyat merupakan hasil MOU (Memorandum Of Understanding) antara Gubernur Papua dengan Bupati/Wali Kota seluruh Provinsi Papua pada tanggal 20 Mei 2013. Selanjutnya pembangunan rumah rakyat Tahun Anggaran 2014 akan dibangun sebanyak 411 unit rumah menggunakan dana APBD Provinsi Papua yang tersebar di 20 kabupaten/kota dengan Type 45. Serta rencana pembangunan kompleks olah raga terpadu, dalam Tahun Anggaran 2013/2014 APBD Provinsi Papua melaksanakan masterplan pembangunan  dalam rangka persiapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON XX Tahun 2020.(Paul RandalCKPapua.07042014/ari)

Gubernur Papua Barat dan Bupati Maybrat Diminta Patuhi Putusan MK

Selasa, 29 September 2015

Kota Ayamaru, Papua. [Google]

[JAKARTA] Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi dan Bupati Maybrat Karel Murafer diminta mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ibu kota Kabupaten Maybrat yang oleh MK diputuskan dipindahkan dari Kumurkek ke Ayamaru.

Pembangkakangan terhadap putusan MK tersebut, merupakan kejahatan konstitusi Negara dan berdampak pada potensi konflik horizontal warga Maybrat.

Hal itu disampaikan sejumlah warga Kabupaten Maybrat, Papua Barat yang tergabung dalam Tim Pejuang Putusan MK di Jakarta, Selasa (29/9). “Kami hanya ingin Kabupaten Maybrat segera membangun, sehingga maju seperti daerah otonom lainnya dan terhindar dari konflik antarsesama warga,” ujar mereka.

Tim ini terdiri dari Tokoh Pepera Maybrat, Matias Kambu, tokoh masyarakat Ayamaru Yulianus Kareth, tokoh masyarakat Aitinyo Utara Yosias Yumame, tokoh gereja Aitinyo Raya Yance Kareth, tokoh masyarakat Ayamaru Timur Elisama Sraun, tokoh masyarakat Ayamjaru Barat Melkianus Duwith, dan tokoh masyarakat Ayamaru Timur Selatan, Yance Kambu.

Menurut mereka, jika Bupati Maybrat dan Gubernur Papua Barat tetap bersikukuh melaksanakan kegiatan pemerintahan dan administrasi di Kumurkek, maka kedua pejabat tersebut, dapat disebut membangkang terhadap konstitusi Negara. Kedua pejabat itu juga bisa dianggap sengaja membiarkan warganya berkonflik dan menghambat kemajuan pembangunan di Maybarat.

“Kalau ibu kota Kabupaten Maybrat tidak segera dipindahkan ke Ayamaru sesuai  putusan MK, sangat dikhawatirkan konflik bahkan perang antarsuku di daerah itu meledak. Ini bom waktu yang bisa meledak kapan pun kalau tidak diantisipasi. Kami mohon Pak Gubernur dan Bupati Maybrat berbesar hati dan bijak serta negarawan agar tidak membiarkan perang terjadi dengan segera memindahkan ibu kota Maybrat ke Ayamaru,” ujar warga Maybrat itu.

Sebelumnya mereka telah mengirim surat ke Menkopolhukham Luhut Panjaitan dan meminta turun tangan menyelesaikan ibu kota Maybrat tersebut. Terkait dengan itu, Menkopolhukham pun mengeluarkan instruksi bahwa putusan MK yang membatalkan Kumurkek sebagai ibu kota selanjutnya memutuskan Ayamaru sebagai ibu kota Maybrat, harus dilaksanakan.

Untuk diketahui, Kabupaten Maybrat, Papua Barat terbentuk berdasarkan UU 13/2009 dengan ibu kota Kumurkek yang terletak di Distrik Aifat. Namun, mayoritas masyarakat Maybrat menginginkan agar ibu kota berada di Ayamaru, karena sejak zaman Belanda, Ayamaru telah menjadi ibu kota dan hingga kini menjadi pusat kegiatan masyarakat maupun pemerintahan.

Karena itu, Bupati Bernard Sagrim dan Ketua DPRD Maybrat Moses Murafer merespons aspirasi. Mereka mengajukan permohonan pengujian Materi Pasal 7 UU 13/2009 tentang ibu kota Maybrat di Kumurkek untuk dipindahkan ke Ayamaru sesuai aspirasi mayoritas rakyat.

MK dalam sidang yang ketika itu dipimpin Akil Mochtar membatalkan ketentuan penetapan Ibu Kota Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat. MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2009 yang diajukan Bupati Bernard Sagrim dan Ketua DPRD Maybrat Moses Murafer.

“Pasal 7 UU Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru',” tutur Ketua Majelis MK, M. Akil Mochtar saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Kamis (19/9/2013).

Historis Sejarah

Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengungkapkan ternyata di Kabupaten Maybrat pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kegiatan DPRD masih dilaksanakan di Ayamaru. Hal itu sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat dan faktor historis sejak zaman Belanda, Ayamaru merupakan pusat kegiatan masyarakat dan pemerintahan.

Menurut Mahkamah, penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat secara faktual telah mengesampingkan prinsip-prinsip penentuan lokasi ibu kota suatu wilayah.

“Aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat dalam pembentukan UU No. 13 Tahun 2009. Padahal penyerapan aspirasi merupakan pengejewantahan prinsip demokrasi,” tutur Hakim Konstitusi Maria Farida.

Faktanya, tutur Maria, penetapan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat malah menjauhkan masyarakat dari pelayanan pemerintahan yang sudah sepantasnya diberikan kepada setiap warga negara. Selain itu, penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat turut pula memicu terjadinya konflik dalam masyarakat.

Menurut Mahkamah, pembentukan Kabupaten Maybrat yang awalnya untuk meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan kemampuan pemanfaatan potensi daerah tidak dapat terlaksana dengan ditetapkannya Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat.

“Seharusnya, penetapan Ibu kota Kabupaten Maybrat ditetapkan berdasarkan aspirasi mayoritas masyarakat. Paling penting dengan mempertimbangkan wilayah yang paling memberi kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat,” jelas Maria Farida. [M-15/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/nasional/gubernur-papua-barat-dan-bupati

 

Karel Murafer, Pemersatu 3 Suku Besar di Maybrat

Oleh RED 14 September 2015 00:14 WIB

MAYBRAT (Suara Karya): Ha­rapan Gubernur Papua Ba­rat, Abraham Octavianus Atu­ruri agar Bupati Maybrat, Karel Murafer SH MA, mam­pu mengendalikan semua kepentingan di kabupaten ini dapat terwujud.
Pemindahan Ibu kota Ka­bupaten Maybrat yang dahulu berkedudukan di Aya­ma­ru, kembali ke Kumurkek, dilakukan dengan baik. Karel Murafer berhasil mempersatukan warga tiga suku di Kabupaten Maybrat.
Tokoh Masyarakat Papua Barat asal Maybrat, yang ju­ga mantan Ketua DPRD Kota Sorong, Yahya Solossa S.Pd memberi apresiasi atas ke­berhasilan Karel Murafer.
Seperti diketahui, se­be­lum ini, karena berbagai ke­pentingan di Maybrat, ibu ko­ta kabupaten yang ber­dasar­kan Undang-Undang, seharusnya berkedudukan di Kumurkek, dilaksanakan di Ayamaru, ibu kota Distrik Aya­maru. Tapi kini dapat di­kembalikan ke asalnya yaitu berkedudukan di Kumurkek, sebagai ibu kota Maybrat untuk selamanya.
Sebelum ini, tak satupun pejabat atau tokoh masya­ra­kat yang mampu atau bisa di­dengar oleh rakyat May­brat, terkait ibu kota kabupaten. Akibatnya, terjadi konflik antar warga yang ber­keinginan untuk mempertahankan ibu kota tetap di Ayamaru dan sebagian besar rakyat di sisi lain menghendaki ibu kota dikembalikan ke Kumurkek.
Dengan tersangkutnya bupati sebelumnya dalam ka­sus korupsi, otomatis ber­dasarkan UU, Karel Murafer SH MA, sebagai wakil bupati, dilantik Gubernur Papua Ba­rat, Abraham Octavianus Atu­­­ruri sebagai Bupati May­brat pada 21 Juli 2014.
Sejak tanggal tersebut hingga kemarin, Bupati Karel Murafer mampu memimpin Ka­bupaten Maybrat dalam kon­disi damai. Tak ada lagi pertikaian memperebutkan lokasi ibukota kabupaten seperti sebelum ini.
Kabupaten Maybrat setelah diaudit BPK, hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian ( WTP).
Pembangunan fisik dan non fisik di Kabupaten May­brat, menunjukkan kemajuan yang mendapat pujian dari berbagai pihak. Karena itu, Gu­bernur Papua Barat, Abra­ham O Atururi, Bupati May­brat, Karel Mu­rafer dan pihak Kementrian Dalam Ne­geri kini tengah memperjuangkan pe­mekaran Ka­bu­paten Maybrat menjadi dua kabupaten.
“Ini, untuk mencegah konflik yang terjadi di May­brat. Oleh karena itu, perlu satu kabupaten baru atau dae­rah otonomi baru (DOB) dengan nama Maybrat Sau perlu diadakan di sana,” kata Gubernur Papua Barat, Abra­ham O Atururi kepada pers di Manokwari Pekan lalu.
Bupati Maybrat, Karel Mu­rafer SH MA, berharap, pe­­merintah pusat segera me­ngabulkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Maybrat Sau. Se­bab, hanya dengan hal tersebut konflik di Maybrat dapat diatasi. “Daerah Maybrat Sau, itu memiliki potensi pa­riwisata dan sumber daya alam besar. Sehingga cocok un­tuk menjadi DOB baru,” kata Murafer. (K14)

                                                   SAVE AYAMARU LAKE ( SAL) 

Oleh : Albert Solossa 

Marthen Solossa adalah Salah satu penggiat lingkungan di daerah kepala burung , tepatnya di Danau Ayamaru kabupaten Maybrat . Papua Barat . Nama forum yang didirikan oleh salah satu putra daerah setempat yang berasal dari Maybrat . SAVE AYAMARU LAKE adalah forum untuk melestarikan lingkungan di sekitar danau ayamaru dan sekitarnya . Misi forum ini untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada di danau ayamaru yang beragam hayati hidup di dalam nya . Aneka ragam hayati yang paling disorot di danau ini adalah : Pelikan ( burung yang berasal dari Australia , Ikan Segiak ( Rainbow Fish ) , dll . 

Forum ini walaupun baru didirikan tetapi telah dikenal luas di seluruh pelosok negeri , adapun media untuk mengenalkan danau ayamaru adalah media sosial Facebook dan penelitian - penelitian yang dilakukan oleh saudara Marthen Solossa . Marthen adalah seorang putra daerah maybrat yang kuliah di Jurusan kedokteran universitas sam ratulangie - manado . Melihat kondisi danau ayamaru yang telah mengalami pendangkalan dan kelestarian ikan Segiak yang mulai berkurang , maka lembaga atau forum ini sangatlah pas hadir untuk melestarikan lingkungan di sekitar Danau Ayamaru . Kontak kami di Facebook : SAVE AYAMARU LAKES  atau  Marthen Luther Solossa 

Protokoler Pemda Maybrat Ditetapkan Sebagai Tersangka

• Ditulis oleh  Tom/Papos
• ukuran huruf

JAYAPURA [PAPOS]- Polda Papua telah menetapkan salah seorang protokoler pemerintah Kabupaten Maybrat berinisial SS sebagai tersangka atas penyalahgunaan dana hibah Tahun 2009 sebesar Rp.15 Miliar.

Direktur Reskrim Khusus Polda Papua, Kombes Pol Setyo Budiyanto didampingi Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gde Sumerta Jaya, Sik mengatakan, SS ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dana hibah yang diperuntukan membiayai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maybrat, sekaligus persiapan Pilkada, namun diduga ada penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya sehingga negara dirugikan sekitar Rp.3 Miliar.

Dijelaskan, sebelum Polda Papua menetapkan SS sebagai tersangka sudah sejak lama penyidik Polda Papua melalukan investigasi keuangan pemerintahan Maybrat, namun baru sekarang protokoler SS tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

Bukan hanya itu, Selasa [20/11] kemarin Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim juga diperiksa selama kurang lebih tujuh jam oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Papua sebagai saksi.

“Kami ingin mendengar keterangan dari Bupati Maybrat atas penyimpangan dana hibah tersebut,” katanya kepada wartawan usai melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Maybrat, Selasa (20/11) kemarin.

Diakuinya, dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pihak Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] kerugian negara mencapai Rp.3 Milliar dari Rp.15 Milliar dana Hibah Tahun 2009.

Kepentingan Bupati Maybart berada di Polda Papua, menurut Setyo Budiyanto, untuk menjelaskan kaitan SS dengan Bupati Maybrat dan berkas perkaranya juga telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua namun berkas perkaranya masih kurang, karena masih ada yang perlu dilengkapi oleh penyidik Tipikor Polda Papua.

“Keuntungan yang diperoleh penyidik Tipikor Polda Papua adalah, kini proses perizinan terhadap pemeriksaan Kepala Daerah sudah tidak ada perlu izin Presiden lagi sehingga Kepala Daerah bisa diperiksa oleh Tipikor Polda Papua,” terangnya.

Menurut Setyo, dana hibah itu nantinya akan digunakan untuk beberapa kegiatan meliputi, kegiatan untuk pemerintahan Maybrat dan pembentukan DPRD, di mana dana Hibah sebesar Rp.15 Milliar itu hanya diperuntukan bagi pemerintahan Maybrat.

Ketika ditanya apakah status Bupati Sagrim meningkat dari saksi menjadi tersangka, Dir Reskrim Khusus mengakui, hal itu tidak tertutup kemungkinan namun semua tergantung hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik.

“Tidak menutup kemungkinan pihak lain juga akan terseret atas kasus ini, dari keterangan-keterangan yang diberikan beberapa saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Tipikor Polda Papua, dalam menindaklanjuti kasus korupsi ini Polda Papua akan bekerjasama dengan Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan arahan bagaimana penyelesaian kasus korupsi ini dengan tepat dan baik,” katanya.

Sementara itu, Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim mengatakan, sebagai pejabat negara harus memberikan keterangan sesuai permintaan penyidik Polda Papua sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo perubahan pertama ayat 12 Tahun 2008 ayat pertama tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 36 ayat 1 dan 2 bahwa Kepala Daerah atau pejabat bila dipanggil penyidik dalam rangka penyedilikan harus ada izin dari Presiden, namun karena adanya putusan Mahkamah Kontitusi No.72/PU-IX/2012 Tanggal 25 September 2012 dimana sebagai Warga Negara Indonesia baik itu pejabat harus siap memberikan keterangan kepada penegak hokum.

“Jadi, siapapun dia bila dimnat untuk dimintai keterangan dalam sebuah kasus harus siap menangapi permintaan penegak hukum, selama pemeriksaan sebanyak 36 pertanyaan diajukan penyidik Polda Papua atas kaitan penyimpangan dana hibah yang menyeret salah satu staf,” jelas Bupati Maybrat.

Sedangkan Petrus Ohiotimur selaku Penasehat Hukum Bupati Maybrat mengatakan, kedatangan klienya di Polda Papua sebagai bentuk koorperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik Polda Papua. [tom]

Pemkab Maybrat Akan Gratiskan Biaya Kesehatan

 

Oleh mcsorong

Selasa, 24 April 2012 | 08:35

+ | Normal | -

Sorong, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Maybrat, Papua Barat, akan menjalankan program kesehatan maupun rujukan pasien dan pendidikan secara  gratis mulai tahun 2013 nanti, sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan maupun peningkatan SDM di daerahnya.
“Program tersebut merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang otonomi khusus (Otsus) Papua,” kata Bupati Maybrat Drs. Bernard Sagrim, MM, di Ayamaru, belum lama ini.
Kebijakan Pemkab tersebut merupakan  suatu hal yang harus segera dijalankan. Karena kedua program itu sangat berkaitan langsung dengan kehidupan manusia dan hajat hidup orang banyak.
Ia menjelaskan, tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat adalah bagaimana upayanya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan maupun dalam tugas pelayanan di bidang sosial kemasyarakatan dan bidang lainnya harus terus digalakkan.
“Semuanya itu dilakukan, demi membangun kebersamaan dan meningkatkan derajat  masyarakat itu sendiri, sehingga tidak terkesan berjalan di tempat,”  katanya. (MC.Sorong/zul/rim/toeb)

Pemekaran Daerah Otonomi Baru Melalui Mekanisme Aturan

 

Oleh mcsorong

Rabu, 11 Juli 2012 | 18:20

+ | Normal | -

Sorong, InfoPublik - Bupati Sorong Dr Stepanus Malak, M.Si, usai membuka  kegiatan pelatihan jahit menjahit bagi kaum ibu asli Papua  di SMPN 10 Aimas kilometer 24, Rabu (11/7), mengatakan terkait dengan masalah pemekaran daerah otonomi baru (DOB) harus melalui suatu  mekanisme aturan yang ada.
Jadi,  tidak serta merta keinginan itu langsung diwujudkan, dengan tanpa diikuti oleh berbagai persyaratan, baik dari aspek administrasi maupun  aspek pendukung lainnya,  termasuk  kesiapan apakah sudah  layak atau tidak untuk dimekarkan.
“Apa yang menjadi keinginan itu harus dipatuhi dan bahkan tidak langsung berdiri sebagai daerah otonomi baru. Paling tidak  hingga  3 tahun daerah itu masih berada di bawah  pengawasan langsung  kabupaten induk,” katanya.
Harus dipenuhi berbagai kesiapan, baik masalah luas wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dasar serta luas wilayah jangkauan pelayanannya dan ketentuan  adminstrasi lainnya untuk dijadikan bahan pertimbangan.
Memang selama ini mekanismenya seperti itu, di mana ada beberapa pertemuan yang dilaksanakan pada beberapa daerah di Tanah Air, di antaranya di Lombok, Bali, Makassar dan beberapa  wilayah lainnya membahas terkait dengan mekanisme dan penjabaran aturan pelaksana pemekaran. “Aturannya sama secara nasional,” paparnya.
 Sementara untuk pemekaran daerah  tahap pertama nanti ada sekitar 19 daerah, 2  di antaranya, yakni pemekaran Kabupaten Manokwati Selatan dan Kabupaten  Pegunungan Arfak. Sedangkan untuk Kabupaten Malamoi dan Maybrat Sau masuk pada tahap keduanya nanti.
Masalah  kebijakan dari Pemerintah Pusat itu kapan saja, tentu harus diikuti oleh kesiapan  kita yang ingin dimekarkan wilayahnya. Jadi hal itu  kita dituntut menyiapkan prasyarat seperti yang diamanatkan dalam undang-undang pemekaran, baik pemrosesannya melalui Kementerian Dalam Negeri,  maupun dibahas dalam tingkat hak inisiatif DPR RI. Jadi butuh waktu yang cukup panjang.
Terutama kesiapan seperti yang diamanatkan. Hal ini  butuh proses dan pertimbangan kelayakan melalui beberapa metode pendekatan sebagai salah satu  mekanisme yang harus kita jalankan, katanya. (MC.Sorong/rim/toeb)

PENINGKATAN KUALITAS SDM MASYARAKAT MAYBRAT

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendekatan “ prosiasif” yaitu mencari sarana untuk peningkatan wawasan berpikir, kritis dan meningkatkan motivasi untuk membangun wilayahnya. Penerapan materi megelola ekonomi dalam lingkup kelompok kemasyarakatan agar tujuan pembangunan, diharapkan bisa menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari kemampuan-kemampuan yang dimiliki.

Dasar pembangunan yang mengarah kepada SDM dan dari masyarakat,merupakan komponen pokok pemberdayaan masyarakat. Konsepnya memposisikan pelatihan sebagai pusat pengembangan potensi masyarakat maybrat dalam rangka meningkatkan kualitas, tidak saja sebatas memahami persoalan-persoalan yang ada, tetapi mereka mampu mengetahui penyebab-penyebabnya dan cara penyelesaiannya. Di samping itu, kemampuan bekerja sama, konsisten dalam menegakkan aturan-aturan serta memiliki pandangan jauh ke depan untuk kepentingan bersama dan sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan kualitas SDM, adalah: pertama, mengindentifikasi kebutuhan pelatihan,diperlukan adanya tim yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, Perguruan Tinggi dan penggerak lainnya yang peduli terhadap pembangunan masyarakat maybrat. Melalui suatu progam sebagai kebutuhan yang sangat mendesak, agar ditetapkan sebagai kebutuhan pelatih, selanjutnya dijadikan acuan untuk kepetinggan orang maybrat.

Jika dihubungkan dengan keadaan yang ada sekarang, maka kebutuhan yang sangat mendesak, seperti pendidikan politik (bukan politik praktis) sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek penderita tetapi diapun mampu bersuara dan menyampaikan aspirasinya serta turut serta dalam proses pembangunan.

Tugas pemeringtah sorong selatan dan tanggung jawabnya, mereka juga berhak untuk mengeritik dan menyatakan salah yang memamg salah dan benar jika memang benar. Inilah tuntutan era demokratisasi ini. Pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan, juga merupakan hal yang mendesak untuk disampaikan kepada mereka. Dengan demikian dapat dipertegas bahwa dalam era sekarang ini, kunci penting yang harus dibekali kepada masyarakat maybrat adalah penerapan kualitas dalam berpikir luas dalam semua hal. Karna manusia mampu melaksanakan fungsinya dengan sempurna, baik untuk berjalan tersenyum dan duduk diam sepangjan hari, makan, apa lagi bekerja. Untuk memperbaiki sekeadaan tersebut, maka perlu adanya program kualitas Masyarakat maybrat sebagai sub sistem pembangunan

Editing : Cerpen Asal Kepala Burung

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KAB.MAYBRAT
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN MAYBRAT
OLEH :DR. JHON P. WANANE, SH,M.Si
DI SAMPAIKAN PADA MUSREMBANG KAB.MAYBRAT

I PENDAHULUAN

A. Maksud
Membangun komitmen bersama untuk menyatukan gerak langkah bersama membangun maybrat secara demokratis, adil,merata dan berkelanjutan.

B.Tujuan

Mencegah disintegrasi bangsa
Mempercepat pembangunan tanah papua: Maybrat
Memperpendek rentang kendali (spand of control) untuk pelayanan kepadamasyarakat
Mewujudkan tujuan otonomi daerah dan otonomi khusus
Menjadikan maybrat sebagai daerah percontohan otonomi daerah dan otonomi khusus

II KEADAAN DAN MASALAH

A.Keadaan

Kodisi geografis : sebelah barat berbatasan dengan kabupaten sorong selatan, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten tambrau, sebelah timur berbatsan dengan kabupaten manokwari dan kabupaten teluk bintuni dan selatn berbatasan dengan kab.sorsel

Keadaan fisik wilayah maybrat adalah bergelombang dataran tinggi dan rendah
Kondisi demografis : etnis maybrat
Potensi wilayah : Bahan mineral, migas, hasil hutan, posphat, limestone, (batu kapur) , batu bara, emas, pasir kwarsa. Kawasan danau ayamaru, danau uther, sungai kais, sungai kamundan, sungai shah, sungai mahoor dan sungai wensi.

B.Permasalahan ( Analysis SWOTH)

1.Kekuatan ( Strength)

•UU No 12 Thn 1969 tentang pemberian otonomi daerah kepada provinsi irian barat dan kabupaten-kabupaten otonom di irian barat
•UU No 21 Thn 2001 Tentang otonomi khusus bagi provinsi papua
•UU No 32 Thn 2004 Tentang pemerintahan daerah
•UU No 33 Thn 2004 Tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
•UU No 13 Thn 2009 Tentang pemebentukan kabupaten maybrat

2.Kelemahan (Weaknes)

•Isolasi wilayah
•Watak dan karakter masyarakat
•Faktor social budaya (adat-istiadat)
•Infrastruktur dasar kurang siap
•Era globalisasi yang sudah mulai melanda Indonesia

3.Kesempatan atau Peluang (Opportunity)

•Adanya kemauan keras masyrakat untuk bersaing membangun diri sendiri dan kampung halaman
•Adanya potensi wilayah dan potensi ekonomi yang tersedia
•Adanya pelaku ekonomi local (sector informal) yang sedang berkembang menuju sector modern.

4.Kendala-kendala ( Theread)

•Pendapatan perkapita masyarakat masih rendah
•Biaya transportasi tinggi sebagai hambatan utama terhadap pertumbuhan pasar local dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daeranya
•Daya saing masyarakat masih rendah, kualitas SDM sebagai petani dan angkatan kerja wirausaha masih rendah.
•Peluang investasi pembangunan daerah sangat tinggi sendangkan partisipasi masyarkat maybrat masih rendah/terbatas. Hal ini sangat membutuhkan intervensi pemerintah daerah maybrat untuk menolong masyarakat maybrat menuju kemandirian, melalui bantuan dana kredit investasi.

III. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

III.A. STRAEGI PEMBANGUANAN
A 1. PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL/KETUHANAN YANG MAHA ESA
A 2. PEMBANGUNAN SDM
A 3. PEMBAGUNAN INFRASTRUKTUR
A 4. PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN
A 5. PEMANTAPAN ORGANISASI DAN MANAGEMENT

III. B KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN BIDANG MENTAL SPIRITUAL DI FOKUSKAN KEPADA SECTOR AGAMA SANGAT DI BUTUHKAN ADANYA KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH & GEREJA-GEREJA UNTUK PEMBINAAN MENTAL ROHANI UNTUK MASYARAKAT DAN GENERASI MUDA SERTA PEGAWAI NEGERI.
PEMBANGUNAN SDM DI FOKUSKAN KEPADA SECTOR PENDIDIKAN, SECTOR KESEHATAN, SECTOR AGAMA DAN SECTOR TENAGA KERJA.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI ARAHKAN KEPADA, INFRASTRUKTUR SOCIAL EKONOMI, INFRASTRUKTUR SOCIAL BUDAYA DAN INFRASTRUKTUR SOCIAL POLITIK.
INFRASTRUKTUR SOCIAL BUDAYA DI ARAHKAN KEPADA PEMBANGUNAN SARANA IBADAH, SARANA
PENDIDIKAN, SARANA KESEHATAN PEMERINTAHAN DAN SARANA SOCIAL BUDAYA LAINNYA.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISCAL SESUAI KEWENANGAN FISCAL KABUPATEN OTONOM BEDASARKAN PERATURAN PERUNDANF-UNDANGAN YANG BERLAKU. PERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDM DI FOKUSKAN KEPADA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERPOLA ASRAMA YANG DI MULAI DARI SD KELAS 4 SAMPAI PERGURUAN TINGGI DENGAN KETERANGAN SEBAGAI BERIKUT :

i.SD KECIL ( KELAS 1 SMAPAI KELAS 3 )DI SETIAPA KAMPONG
ii.SD INTI (KELAS (KELAS 4 – KELAS 5 ) 4 – KELAS 5 ) 4 – KELAS 5 ) ITU BERADA DI ADA DI AYAMARU, AITINYO DAN KUMURKEK
iii.SMP HANYA ADA DI AYAMARU, AITINYO DAN KUMURKEK
iv.SMA HANYA SATU DI AYAMARU
v.SMK HANYA ADA SATU DI IBU KOTA KABUPATEN
vi.VOKASI
vii.KERJA SAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI LOCAL DAN INTERNASIONAL ANTARA LAIN : UNCEN, UNIPA DAN POLYTECHNIC PAPUA INTERNASIONAL DI SORONG

SEKTOR KESEHATAN :
•FOKUS PEMBANGUNAN : RSUD, PUSKESMAS,
PUSTU, POSYANDU
PEMBINANAAN KESEHAATAN LINGKUNGAN
SEKTOR AGAMA : BANTUAN PEMBANGUNA SARANA IBADAH
BANTUAN DANA UNTUK PEKABARAN INJIL
PELATIHAN TENAGA KERJA LOCAL
II PEMBANGUNA INFRASTRUKTUR
SKALA WILAYAH : BANDARA KAMBUAYA, PELABUHAN NAWIR
JALAN ANTAR KABUPATEN : MAYBRAT - SORONG
MAYBRAT - TEMINABUAN
MAYBRAT - TAMBRAUW
MAYBRAT - TELUK BINTUNI
MAYBRAT - MANOKWARI
JALAN LOKAL : JALAN POROS - KE IBUKOTA DISTRIK
JALAN POROS - KE KAMPUNG
* PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA PLTA SUNGAI KAIS/ PLTS
* PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN JARINGAN TELKOM
* PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN-KAWASAN KHUSUS SEPERTI ANTARA LAIN :
KAWASAN DANAU UTHER
KAWASAN DANAU AYAMARU, DLL
HAK ADAT DAN HAK ULAYAT ATAS BUMI MAYBRAT ADALAH MENJADI MILIK ETNIS MAYBRAT SENDANGKAN ETNIS LAINNYA HANYA MENDAPATKAN HAK PAKAI DAN HAK SEWA KEBIJAKAN INI SELANJUTNYA DI ATUR DAN DI TETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2010

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG / DISTRIK ANTARA LAIN :
PEMBANGUNAN JALAN KAMPUNG
PEMBANGUNAN JARINGAN TENAGA LISTRIK
PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH
PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN
PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN
PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN KAMPUNG
PEMBANGUNAN KANTOR KAMPUNG
PEMBANGUNAN KANTOR ATAU GEDUNG BAPPERKAM
PEMBANGUNAN SARANA IBADAH DAN RUMAH PASTORI
PEMBANGUNAN WISMA MESS PENGINAPAN
PEMBANGUNAN PASAR KAMPUNG DA LAIN-LAIN
PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA

III. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN DI ARAHKAN KEPADA SECTOR PEMBANGUNAN YANG SEBAGAI BERIKUT :
SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DARAT
SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
SEKTOR TRANSPORTASI
SEKTOR KOPERASI USAHA MIKRO DAN UKM
SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
SEKTOR PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
SEKTOR TENAGA KERJA
SEKTOR PERTANAHAN

SANGAT DI BUTUHKAN KEBIJAKAN SPEKTAKULER UNTUK PEMBANGUAN EKONOMI RAKYAT ASAL SUKU MAYBRAT DALAM RANGKA MENGAHADAPI ERA GLOBALISASI TAHUN 2020 DENGAN DUKUNGAN SUATU LEMBAGA PEMBANGUNAN DAERAH MAYBRAT YANG DI SEBUT : CONSORSIUM PEMBANGUNAN KABUPATEN MAYBRAT YANG SELANJUTNYA DI ATUR DAN DI TETAPKAN DENGAN SUATU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2010 INI.
KEBIJAKAN SPEKTAKULER KABUPATEN MAYBRAT TERMAKSUD DI ATAS ADALAH DENGAN SYSTEM KREDIT INVESTASI LUNAK SECARA KHUSUS KEPADA ETNIS MAYBRAT YANG SELANJUT NYA DI ATUR DAN DI TETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2010 INI MENYONGSONG ERA PERDAGANGAN BEBAS TAHUN 2020

A.5. PEMANTAPAN ORGANISASI DAN MANAGEMENT

PERAMPINGAN KELEMBAGAAN DI SESUAIKAN DENGAN POTENSI WILAYAH DAN POTENSI EKONOMI YANG TERSEDIA;
CAPACITY BUILDING
PEMBERDAYAAN STAF DENGAN MEMPERTIMBANGKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN ATAU KOMPETENSI, PENGALAMAN KERJA DAN PRESTASI KERJA SERTA BEBAS KKN. SELANJUTNYA STAF-STAF SENIOR AGAR DI PROMOSIKAN PADA JABATAN FUNGSIONAL DENGAN DUKUNGAN FASILITAS KERJA YANG MEMENUHI STANDAR KERJA DAN JABATAN FUNGSIONAL YANG BERSANGKUTAN.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.Potensi SDM cukup tersedia
2.Daya saing masyarakat maybrat untuk membangun diri sendiri sangat tinggi
3.Potensi wilayah cukup tersedia untuk di kembangkan menjadi sector modern
4.Potensi sector tradisional tersedia untuk dikembangkan menjadi sector modern.

B.SARAN

Orang maybrat harus takut Tuhan agar di berkati Tuhan Allah sampai anak cucu ( Maz 112 : 3 – 5 )
Perumusan dan penetapan PERDA tentang pajak dan retribusi daerah kabupaten maybrat
Orang maybrat harus bersatu, kompak, seia-sekata, saling menghargai dan menghormati satu sama lain demi suksesnya masyarakat maybrat yang seutuhnya.

SIAPA GUBERNUR PAPUA PILIHAN ANDA

Setelah (alm) Bapak Jap Solossa sebagai Gubernur Papua 2000 - 2005 , masih adakah akut Maybrat yang Dapat memimpin Tanah Ini . Jawaban nya ada Di Pilihana Anda !!! . Pemimpin Seperti Alm. Jap Solossa adalah pemimpin yang merakyat yang bisa membuat masyarakat papua hidupnya sejahtera dan aman . Jap solossa adalah Gubernur semua Orang Papua , itulah sebutan yang pantas diberikan kepada Beliau . Alm Jap Solossa membuat segala sesuatu itu " Ada " dan Dirasakan Oleh Semua Orang Yang Tinggal di Tanah Ini .

Gubernur Papua 2012 - 2017 Harus bekerja dengan sungguh - sungguh untuk kepentingan Masyarakat Papua Umum nya berdasarkan atas Hidup Orang Kristen yang Mengasihi TUhan Dan Sesama nya . Gubernur Papua Tidak bisa Dilihat Darimana Mereka berasal , Gunung Dan Pantai sama saja . Tidak Boleh ada orang Papua yang membedakan nya . Gubernur Papua Harus Asli Papua yang mama dan Bapak nya asli Papua . Karena mereka yang dapat menjawab keluhan hati masyarakat Papua . Gubernur Papua Harus Orang Jujur dan Adil . 

Pilihan Anda adalah Pilihan Tuhan . Suarakan Suara Anda sesuai Hati Nurani . Pilihan Anda Menetukan Masa Depan Papua . Ora et Labor 

Bye Akut Gaya

AKUT PANGARUH MASA LALU DAN AKAN DATANG

Akut adalah Laki - laki merupakan istilah / bahasa yang sering di gunakan masyarakat Maybrat kabupaten Maybrat . Papua Barat . Perkembangan Akut di Indonesia Sangatlah kecil dibandingkan dengan Saudara Perempuannya / Bakit . Pada Masa Lalu Akut Bekerja keras dan menjaga Persatuan Dan Kesatuan sehingga mereka harus meninggalkan Tanah / Tabam Kelahirannya . pada Masa Itu Pemerintahan belanda banyak menghasillkan akut - akut Pangaruh yang memimpin daerah nya .
Masa Lalu banyak akut yang menjadi Mantri , Guru Jemaat dan kepala suku / Raja . Sejak Jaman Kerajaan Ternate dilantik Flebru Solossa ( Raja Ayamaru ) yang kemudian melantik 4 raja dibawah nya seperti Markus Solossa ( Raja Framu ) wilayahnya Sekitar Ayamaru Kota , Abraham Kambuaya ( Raja Kambuaya ) Wilayahnya Kambuaya , Kamufatem , dll ,  Raja Isir ( Wilayahnya sekitar fategomi , jitmau ) dan Raja antoh ( Aitinyo ) . pada masa kini ada beberapa nama akut - akut yang patuh diancungi jempol seperti : Japp Soloosa ( Mantan Gubernur Papua ) , Decky Asmuruf ( Mantan Sekda Papua ) , JP Wanane ( Mantan Bupati Sorong ) , J. Yumame ( Mantan walikota Sorong ) , Yumame ( Mantan Bupati Mappi ) , MR Kambu ( Mantan Walikota Jayapura ) , Marthinus Howay ( Bappeda Papua ) , dll . Mereka ini adalah beberapa Akut Yang menjadi contoh dan suri tauladan bagi generasi akut masa depan .
Masa Kini adalah masa penuaian bagi kita akut - akut pangaruh . ini disebabkan oleh masa lalu generasi kita yang bekerja keras dengan Motto Anu Beta Tubat . banyak akut pangaruh yang menjadi pemimpin atau pun menjadi orang terkenal di kancah Politik , olahraga dan pemerintahan . mereka anatara lain seperti : Bernad Sagrim ( Bupati Maybrat ) , Way ( karateker Bupati Lanny Jaya ) , Kambu ( Karateker Bupati Mamteng ) , Sesa ( Sekda Sorsel ) , Mikael Kambuaya ( Kadis PU ) , Thobias Solossa ( Mantan Kepala PTIK Papua ) , Charles Kambuaya ( Kabiro Kepeg ) , Corneles Sagrim ( Kadis PU Lanny Jaya ) ,  Lamber Jitmau ( Sekda Kota ) , Demi Idjie ( Ketua DPR Papua Barat ) , Ori Nauw ( Ketua Fraksi Golkar Papua Barat ) , Nauw ( Ketua DPRD Papua Barat ) , Boas Solossa ( Timnas , Persipura Capten ) , Ortisan Solossa ( Persipura ) , Adolof Asmuruf ( DPR Papua ) , Andi Asmuruf ( DPRD Papua Barat ) , dll
Masa akan datang adalah masa yang penuh pengujian bagi akut - akut , karena masa akan datang lebih keras dari masa kini . Teofani bapak rumbiak akan dipertaruhkan , apakah bisa berjalan baik atau tidak ?? Masa akan Datang dibutuhkan Jiwa pemimpin seperti Masa kini yang telah berlalu . Pemimpin @x yang telah menjadi contoh harus di teladani hidupnya . cara Hidup maupun cara bergaul . Masa akan Datang dibutuhkan Seorang AKUT yang Takut akan Tuhan Dan Hidupnya selalu mampu menjaga persatuan di lingkungan pergaulan di desa nya maupun dengan akut - akut di desa Lain . Karena Kita sama . Jagalah Selalu pertsatuan dan kesatuan antara kita . Dahulukan kepentingan orang lain , maka kepentingan mu akan dipenuhi oleh Tuhan . Tuhan Yesus memberkati Akut bakit Pangaruh dimanapun ko Berada !
 bye akut_gaya 

Lambert Jitmau Ambil Formulir Demokrat

Sorong, PbP – Sekda Kota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau mendatangi Sekretariat DPC Partai Demokrat di samping Yohan untuk mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon (balon) Wali Kota Sorong periode 2012-2017, kemarin sekitar pukul 13.00 WIT.

Begitu tiba di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Sorong, Lambert Jitmau langsung menebar senyum kepada panitia pendaftaran. Ia mengaku, sebagai warga Kota Sorong, dirinya berhak untuk mengambil formulir pendaftaran balon Wali Kota Sorong dari Partai Demokrat.

“Ini adalah persyaratan yang harus dilalui. Semoga formulirnya bisa segera diisi dan dikembalikan,” tandas Lambert Jitmau.

Ditanya tentang status jabatan apabila dirinya terpilih mewakili Partai Demokrat untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada di Kota Sorong, Lambert Jitmau mengaku semua itu tetap berdasarkan aturan dan UU yang ada.

“Saya tidak mau bicara atas kapasitas pribadi, tapi ada aturan yang mengatur. Jika boleh, dua-duanya juga tidak apa-apa,” tukasnya.

Selain Lambert Jitmau yang mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat DPC Demokrat Kota Sorong, Ketua Forkas dan anggota DPRD Kota Sorong asal Partai Hanura, Johanis Gifilem, SH, MH pun mengambil formulir pendaftaran survei dari Partai Demokrat.

Johanis Gifilem tiba sekitar 30 menit berselang kedatangan Lambert Jitmau dan mengambil formulir pendaftaran untuk balon Wakil Wali Kota Sorong. sebelumnya, sekitar pukul 09.00 WIT, E.V. Frengky H. Wanggai, SE mengambil formulir pendaftaran sebagai balon walikota dan Abu Bakar Morin, S.Pd mengambil formulir sebagai balon Wakil Wali Kota Sorong. (TIS-R2)