“Penyelenggaraan pelayanan umum dalam bentuk infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan Infrastruktur yang baik, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih muda tumbuh dan berkembang. Selain itu, dapat meningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan,” kata Mikael. 

Menurut Mikael keberadaan infrastruktur juga akan mendorong produktifitas bagi faktor-faktor produksi, serta mendorong dan menjaga keseimbangan  pembangunan wilayah di Provinsi Papua. 

Menyadari pentingnya hal itu, maka Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Papua sepatutnya menjaga keseimbangan pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan daerah, sehingga infrastruktur di Provinsi Papua selalu dapat dibenahi secara kualitas maupun kuantitas. 

“Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan infrastruktur lebih terintegrasi, konsisten dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelayanan kepada masyarakat, guna menjamin sinergi pembangunan wilayah dan antarwilayah di Provinsi Papua,” tungkas Mikael. 

DPU Provinsi Papua sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Papua selama Lima tahun mendatang. 

Seluruh pembangunan infrastruktur Provinsi Papua mengacu pada visi dan misi dari Kepala Daerah. Selama periode satu tahun kepemimpinan Gubernur terpilih, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah melakukan tahapan pembangunan diantaranya perencanaan dan pembangunan jalan, jembatan, sumber daya air, ke-CiptaKarya-an dan air bersih serta peningkatan sumber daya manusia bidang infrastruktur. 

Program pembangunan tersebut diatas, khususnya dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya dan Air Bersih diuraikan dalam 3 program kerja dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2014, yaitu rencana pembangunan patung Tuhan Yesus. Pembangunan rumah rakyat, program pembangunan 13.000 unit rumah rakyat merupakan hasil MOU (Memorandum Of Understanding) antara Gubernur Papua dengan Bupati/Wali Kota seluruh Provinsi Papua pada tanggal 20 Mei 2013. Selanjutnya pembangunan rumah rakyat Tahun Anggaran 2014 akan dibangun sebanyak 411 unit rumah menggunakan dana APBD Provinsi Papua yang tersebar di 20 kabupaten/kota dengan Type 45. Serta rencana pembangunan kompleks olah raga terpadu, dalam Tahun Anggaran 2013/2014 APBD Provinsi Papua melaksanakan masterplan pembangunan  dalam rangka persiapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON XX Tahun 2020.(Paul RandalCKPapua.07042014/ari)

Gubernur Papua Barat dan Bupati Maybrat Diminta Patuhi Putusan MK

Selasa, 29 September 2015

Kota Ayamaru, Papua. [Google]

[JAKARTA] Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi dan Bupati Maybrat Karel Murafer diminta mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ibu kota Kabupaten Maybrat yang oleh MK diputuskan dipindahkan dari Kumurkek ke Ayamaru.

Pembangkakangan terhadap putusan MK tersebut, merupakan kejahatan konstitusi Negara dan berdampak pada potensi konflik horizontal warga Maybrat.

Hal itu disampaikan sejumlah warga Kabupaten Maybrat, Papua Barat yang tergabung dalam Tim Pejuang Putusan MK di Jakarta, Selasa (29/9). “Kami hanya ingin Kabupaten Maybrat segera membangun, sehingga maju seperti daerah otonom lainnya dan terhindar dari konflik antarsesama warga,” ujar mereka.

Tim ini terdiri dari Tokoh Pepera Maybrat, Matias Kambu, tokoh masyarakat Ayamaru Yulianus Kareth, tokoh masyarakat Aitinyo Utara Yosias Yumame, tokoh gereja Aitinyo Raya Yance Kareth, tokoh masyarakat Ayamaru Timur Elisama Sraun, tokoh masyarakat Ayamjaru Barat Melkianus Duwith, dan tokoh masyarakat Ayamaru Timur Selatan, Yance Kambu.

Menurut mereka, jika Bupati Maybrat dan Gubernur Papua Barat tetap bersikukuh melaksanakan kegiatan pemerintahan dan administrasi di Kumurkek, maka kedua pejabat tersebut, dapat disebut membangkang terhadap konstitusi Negara. Kedua pejabat itu juga bisa dianggap sengaja membiarkan warganya berkonflik dan menghambat kemajuan pembangunan di Maybarat.

“Kalau ibu kota Kabupaten Maybrat tidak segera dipindahkan ke Ayamaru sesuai  putusan MK, sangat dikhawatirkan konflik bahkan perang antarsuku di daerah itu meledak. Ini bom waktu yang bisa meledak kapan pun kalau tidak diantisipasi. Kami mohon Pak Gubernur dan Bupati Maybrat berbesar hati dan bijak serta negarawan agar tidak membiarkan perang terjadi dengan segera memindahkan ibu kota Maybrat ke Ayamaru,” ujar warga Maybrat itu.

Sebelumnya mereka telah mengirim surat ke Menkopolhukham Luhut Panjaitan dan meminta turun tangan menyelesaikan ibu kota Maybrat tersebut. Terkait dengan itu, Menkopolhukham pun mengeluarkan instruksi bahwa putusan MK yang membatalkan Kumurkek sebagai ibu kota selanjutnya memutuskan Ayamaru sebagai ibu kota Maybrat, harus dilaksanakan.

Untuk diketahui, Kabupaten Maybrat, Papua Barat terbentuk berdasarkan UU 13/2009 dengan ibu kota Kumurkek yang terletak di Distrik Aifat. Namun, mayoritas masyarakat Maybrat menginginkan agar ibu kota berada di Ayamaru, karena sejak zaman Belanda, Ayamaru telah menjadi ibu kota dan hingga kini menjadi pusat kegiatan masyarakat maupun pemerintahan.

Karena itu, Bupati Bernard Sagrim dan Ketua DPRD Maybrat Moses Murafer merespons aspirasi. Mereka mengajukan permohonan pengujian Materi Pasal 7 UU 13/2009 tentang ibu kota Maybrat di Kumurkek untuk dipindahkan ke Ayamaru sesuai aspirasi mayoritas rakyat.

MK dalam sidang yang ketika itu dipimpin Akil Mochtar membatalkan ketentuan penetapan Ibu Kota Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat. MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2009 yang diajukan Bupati Bernard Sagrim dan Ketua DPRD Maybrat Moses Murafer.

“Pasal 7 UU Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru',” tutur Ketua Majelis MK, M. Akil Mochtar saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Kamis (19/9/2013).

Historis Sejarah

Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengungkapkan ternyata di Kabupaten Maybrat pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kegiatan DPRD masih dilaksanakan di Ayamaru. Hal itu sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat dan faktor historis sejak zaman Belanda, Ayamaru merupakan pusat kegiatan masyarakat dan pemerintahan.

Menurut Mahkamah, penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat secara faktual telah mengesampingkan prinsip-prinsip penentuan lokasi ibu kota suatu wilayah.

“Aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat dalam pembentukan UU No. 13 Tahun 2009. Padahal penyerapan aspirasi merupakan pengejewantahan prinsip demokrasi,” tutur Hakim Konstitusi Maria Farida.

Faktanya, tutur Maria, penetapan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat malah menjauhkan masyarakat dari pelayanan pemerintahan yang sudah sepantasnya diberikan kepada setiap warga negara. Selain itu, penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat turut pula memicu terjadinya konflik dalam masyarakat.

Menurut Mahkamah, pembentukan Kabupaten Maybrat yang awalnya untuk meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan kemampuan pemanfaatan potensi daerah tidak dapat terlaksana dengan ditetapkannya Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat.

“Seharusnya, penetapan Ibu kota Kabupaten Maybrat ditetapkan berdasarkan aspirasi mayoritas masyarakat. Paling penting dengan mempertimbangkan wilayah yang paling memberi kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat,” jelas Maria Farida. [M-15/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/nasional/gubernur-papua-barat-dan-bupati

 

Karel Murafer, Pemersatu 3 Suku Besar di Maybrat

Oleh RED 14 September 2015 00:14 WIB

MAYBRAT (Suara Karya): Ha­rapan Gubernur Papua Ba­rat, Abraham Octavianus Atu­ruri agar Bupati Maybrat, Karel Murafer SH MA, mam­pu mengendalikan semua kepentingan di kabupaten ini dapat terwujud.
Pemindahan Ibu kota Ka­bupaten Maybrat yang dahulu berkedudukan di Aya­ma­ru, kembali ke Kumurkek, dilakukan dengan baik. Karel Murafer berhasil mempersatukan warga tiga suku di Kabupaten Maybrat.
Tokoh Masyarakat Papua Barat asal Maybrat, yang ju­ga mantan Ketua DPRD Kota Sorong, Yahya Solossa S.Pd memberi apresiasi atas ke­berhasilan Karel Murafer.
Seperti diketahui, se­be­lum ini, karena berbagai ke­pentingan di Maybrat, ibu ko­ta kabupaten yang ber­dasar­kan Undang-Undang, seharusnya berkedudukan di Kumurkek, dilaksanakan di Ayamaru, ibu kota Distrik Aya­maru. Tapi kini dapat di­kembalikan ke asalnya yaitu berkedudukan di Kumurkek, sebagai ibu kota Maybrat untuk selamanya.
Sebelum ini, tak satupun pejabat atau tokoh masya­ra­kat yang mampu atau bisa di­dengar oleh rakyat May­brat, terkait ibu kota kabupaten. Akibatnya, terjadi konflik antar warga yang ber­keinginan untuk mempertahankan ibu kota tetap di Ayamaru dan sebagian besar rakyat di sisi lain menghendaki ibu kota dikembalikan ke Kumurkek.
Dengan tersangkutnya bupati sebelumnya dalam ka­sus korupsi, otomatis ber­dasarkan UU, Karel Murafer SH MA, sebagai wakil bupati, dilantik Gubernur Papua Ba­rat, Abraham Octavianus Atu­­­ruri sebagai Bupati May­brat pada 21 Juli 2014.
Sejak tanggal tersebut hingga kemarin, Bupati Karel Murafer mampu memimpin Ka­bupaten Maybrat dalam kon­disi damai. Tak ada lagi pertikaian memperebutkan lokasi ibukota kabupaten seperti sebelum ini.
Kabupaten Maybrat setelah diaudit BPK, hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian ( WTP).
Pembangunan fisik dan non fisik di Kabupaten May­brat, menunjukkan kemajuan yang mendapat pujian dari berbagai pihak. Karena itu, Gu­bernur Papua Barat, Abra­ham O Atururi, Bupati May­brat, Karel Mu­rafer dan pihak Kementrian Dalam Ne­geri kini tengah memperjuangkan pe­mekaran Ka­bu­paten Maybrat menjadi dua kabupaten.
“Ini, untuk mencegah konflik yang terjadi di May­brat. Oleh karena itu, perlu satu kabupaten baru atau dae­rah otonomi baru (DOB) dengan nama Maybrat Sau perlu diadakan di sana,” kata Gubernur Papua Barat, Abra­ham O Atururi kepada pers di Manokwari Pekan lalu.
Bupati Maybrat, Karel Mu­rafer SH MA, berharap, pe­­merintah pusat segera me­ngabulkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Maybrat Sau. Se­bab, hanya dengan hal tersebut konflik di Maybrat dapat diatasi. “Daerah Maybrat Sau, itu memiliki potensi pa­riwisata dan sumber daya alam besar. Sehingga cocok un­tuk menjadi DOB baru,” kata Murafer. (K14)