PROGRAM SAVE AYAMARU LAKES ( SAL ) 

Salah Satu Program Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Save Ayamaru Lakes di Salah Satu Kampung Di Danau Ayamaru Namanya Kampung Segior . Thema Nya Diskusi dan Kampanye Tetang Membangun Penyertaan Masyarakat Di sekitar Danau Ayamaru Dan Budi Daya Ikan Segiak / Rainbow Fish / Ikan Mas Yang Merupakan Ikan Endemik Dari Kabupaten Maybrat . 

Program Ini Dilakukan Di Kampung Segior Dengan Pembicara Mr Dr. Marthen Salossa Yang Meruapakan Salah Satu Anak Adat Keturunan Raja Flebru Salossa . Save Ayamaru Sendiri didirikan Olehnya Dengan Personel Juga Anak Asli Dari Maybrat . Ketua : Marthen Athanay , Sekretaris Nus Susim , Bendahara ; Idjie . 

Save Ayamaru Lakes Sudah Sering Membuat Kegiatan Kampanye Pelestarian Hutan Dan Alam Di Papua barat , seprti : mengikuti pelatihan Kader Hutan Papua , Mengikuti Acara Film Papua di Kota Sorong , Kampanye Budidaya Ikan Rainbow, Penanaman Hutan Yang Dilakukan Di Sekitar Danau dan Mata Mata Air / Mos . Ikut Seminar Ikan Raibow di Belanda . 

 " Jangan Katakan Tuhan atau Alam Yang Salah Kalau Ada Bencana , Tetapi Tanyakan Pada Diri Kita Sendiri . Berapa Banyak Pohon dan Air Yang Kalian Sudah Potong dan Pencemaran Lingkungan Yang Kalian Buat "

Save Ayamaru Lakes Milik Kita . Mari Kita Dukung .

Aes 

 Danau Framu / Mos Framu 

Mos Framu berarti Mata Air  Yang keluar Dari Batu Yang Tersembunyi 

Tempat Ini Berada Di Kabupaten Maybrat , Distrik Ayamaru Dan Kampung Framu . Jarak Dari Kota Sorong Ke Tempat Ini 3 - 4 Jam Perjalanan , Kondisi Jalan Cukup Bagus . Tetapi Sampai Di Tempat Ini Kita Harus Berjalan Kurang Lebih 150 Meter Ke Dalam . 

Mos Framu Adalah Tempat Sakral Bagi Masyarakat Kampung Framu Khususnya Fam Solossa . Menurut Cerita Di Tempat Ini Ditaruh Barang Barang Pusaka Peninggalan Keluarga Solossa . Marga Solossa Di Kampung Ini Dominan Menguasai Daerah ini . Dahulu Raja Flebru Yang Diangkat Oleh Sultan Dari Tidore Berasal Dari Sini . Masyarat Kampung Framu Banyak Yang Berdomisili Di Luar Kabupaten Maybrat , Sedangkan Mereka Yang Tinggal Adalah Orang Tua Yang Mata Pencaharian Nya Adalah Berkebun Dan Mencari IKan Di Danau Ayamaru .

Danau Ayamaru Yang Dahulu Besar Sekarang Mulai Surut , Karena Faktor Alam Dan Ulah Perbuatan Tangan Manusia . Dengan Dibukanya Kampung Kampung Baru Dan Banyak Pohon Yang ditebang Untuk Pembangunan Jalan Dan Rumah Mengakibatkan Danau Ini Sudah Mulai Surut .

Banyak Anak Anak Dari Kampung Ini Menjadi Orang - Orang Hebat Di Tanah Papua . Mereka Menjadi Otak Pembangunan Di Tanah Papua dan Hampir Sebagian Besar Mereka Sudah Keluar Merantau Dari Kampung Ini . 

Danau Framu MIlik Kita , Mari Kita Jaga dan Lestarikan Tempat ini . Untuk Kepentingan Anak Cucu Kita . Asik Mase . God Bless You . 

Albert Solossa

 

 

 

 

 

 

Pengibaran Bendera Merah Putih Dan Hiasan Menyambut Hari kemerdekaan RI ke 76 yang Dilakukan Di Danau FRAMU menjadi pro kontra oleh Netisen di Media sosial Saat Ini . Intinya Banyak Yang Mengandung Issue Kepentingan Kelompok Yang Mencari Keuntungan Dari Kegiatan Tersebut . Menyangkut Sejarah Sukarno Sering Berkunjung Ke Tempat Ini Juga yang diperdebatkan Para Netizen .

Danau FRAMU .

Danau Framu / Mos Framu ( Bahasa Maybrat Yang Berarti Mata Air ( Mos ) Batu Yang Tersembunyi ( Framu ) . adalah bagian dari Danau Ayamaru yang terletak di Kota Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, sekitar 216 kilometer arah barat dari Kota Sorong. Dari kota Sorong menuju Ayamaru bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum selama  4 hingga 5 jam perjalanan . Menuju Tempat Ini kalian Harus Berjalan Kaki Dari Tempat Parkir Kendaraan Kurang Lebih 200 Meter Jauhnya . Keindahan Danau Ini Dilihat Dari Bentuknya Dan Biru Nya Sering Disebut Juga Sebagai Danau Biru Ayamaru . Tempat Ini Belum Ada Perkampungan Yang Dibangun Di sekeliling Danau Ini . Keret Yang Memiliki Danau / Telaga Ini Adalah Marga Salossa . 

edit AES

KAMI BUTUH ASRAMA MAYBRAT BUKAN ASRAMA POLITIK, KAMI BUKAN SAKO KAMI BUKAN KARYA KAMI MAYBRAT KAMI MAHASISWA MAYBRAT DI MANADO TIDAK MAU TERLIBAT DALAM POLITIK PRAKTIS 2022, JANGAN JADIKAN KAMI OBJEK POLITIK 

FILIM SAKO SUDA TAMAT , STOP MAIN FILIM BARU YANG LIBATKAN MAHASISWA SEBAGAI PERAN TAMBAHAN DALAM SINETRON POLITIK KALIAN 2022, KEMANA HAK KAMI SEBAGAI MAHASISWA KEMANA DANA PENDIDIKAN, JANGAN JADIKAN UANG RAKYAT SEBAGAI ALAT BELANJA POLITIK BUAT 2022, KAMI MAHASISWA MAYBRAT MANADO TIDAK MAU TERLIBAT DALAM POLITIK PRAKTIS KALIAN IN BARU AWAL DALAM BEBERAPA BULAN KE DEPAN KAMI AKAN TURUN DEMO LANSUNG DI MAYBRAT 

SEVE A3

KAMI BUKAN AYAMARU, KAMI BUKAN AITINYO,  KAMI BUKAN AIFAT KAMI MAYBRAT

Limbah Rumah 

Aku diproduksi oleh siapa saja

Aku ada dimana mana

Aku ada karena kamu ada

Aku adakah hasil akhir manusia

Limbah Rumah Tangga Di Kota Sorong sekarang menjadi viral di masyarakat kota sorong . Banyak masyarakat di bantaran sungai maupun saluran yang merasakan akibat dibuangnya limbah rumah tangga disembarang tempat . Limbah ini dibuang oleh masyarakat ke tempat tempat yang dianggap bisa dibuang dan di bantaran - bantaran sungai dan saluran air , Sehingga pada saat hujan turun air mengalir ke luar dan mengakibatkan banjir dimana - mana .

Pemerintah kota sorong melalui dinas terkait harus segera mengatasi keluhan masyarakat ini sebelum terjadi bencana yang lebih luas . Penataan saluran air dan menetralisasi daerah bantaran bantaran sungai , agar Motto Kota Sorong Kota BERSAMA agar tercapai Nanti nya

 

“Penyelenggaraan pelayanan umum dalam bentuk infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan Infrastruktur yang baik, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih muda tumbuh dan berkembang. Selain itu, dapat meningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan,” kata Mikael. 

Menurut Mikael keberadaan infrastruktur juga akan mendorong produktifitas bagi faktor-faktor produksi, serta mendorong dan menjaga keseimbangan  pembangunan wilayah di Provinsi Papua. 

Menyadari pentingnya hal itu, maka Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Papua sepatutnya menjaga keseimbangan pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan daerah, sehingga infrastruktur di Provinsi Papua selalu dapat dibenahi secara kualitas maupun kuantitas. 

“Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan infrastruktur lebih terintegrasi, konsisten dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelayanan kepada masyarakat, guna menjamin sinergi pembangunan wilayah dan antarwilayah di Provinsi Papua,” tungkas Mikael. 

DPU Provinsi Papua sebagai salah satu SKPD pada Pemerintah Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Papua selama Lima tahun mendatang. 

Seluruh pembangunan infrastruktur Provinsi Papua mengacu pada visi dan misi dari Kepala Daerah. Selama periode satu tahun kepemimpinan Gubernur terpilih, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah melakukan tahapan pembangunan diantaranya perencanaan dan pembangunan jalan, jembatan, sumber daya air, ke-CiptaKarya-an dan air bersih serta peningkatan sumber daya manusia bidang infrastruktur. 

Program pembangunan tersebut diatas, khususnya dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya dan Air Bersih diuraikan dalam 3 program kerja dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2014, yaitu rencana pembangunan patung Tuhan Yesus. Pembangunan rumah rakyat, program pembangunan 13.000 unit rumah rakyat merupakan hasil MOU (Memorandum Of Understanding) antara Gubernur Papua dengan Bupati/Wali Kota seluruh Provinsi Papua pada tanggal 20 Mei 2013. Selanjutnya pembangunan rumah rakyat Tahun Anggaran 2014 akan dibangun sebanyak 411 unit rumah menggunakan dana APBD Provinsi Papua yang tersebar di 20 kabupaten/kota dengan Type 45. Serta rencana pembangunan kompleks olah raga terpadu, dalam Tahun Anggaran 2013/2014 APBD Provinsi Papua melaksanakan masterplan pembangunan  dalam rangka persiapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON XX Tahun 2020.(Paul RandalCKPapua.07042014/ari)

Gubernur Papua Barat dan Bupati Maybrat Diminta Patuhi Putusan MK

Selasa, 29 September 2015

Kota Ayamaru, Papua. [Google]

[JAKARTA] Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi dan Bupati Maybrat Karel Murafer diminta mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ibu kota Kabupaten Maybrat yang oleh MK diputuskan dipindahkan dari Kumurkek ke Ayamaru.

Pembangkakangan terhadap putusan MK tersebut, merupakan kejahatan konstitusi Negara dan berdampak pada potensi konflik horizontal warga Maybrat.

Hal itu disampaikan sejumlah warga Kabupaten Maybrat, Papua Barat yang tergabung dalam Tim Pejuang Putusan MK di Jakarta, Selasa (29/9). “Kami hanya ingin Kabupaten Maybrat segera membangun, sehingga maju seperti daerah otonom lainnya dan terhindar dari konflik antarsesama warga,” ujar mereka.

Tim ini terdiri dari Tokoh Pepera Maybrat, Matias Kambu, tokoh masyarakat Ayamaru Yulianus Kareth, tokoh masyarakat Aitinyo Utara Yosias Yumame, tokoh gereja Aitinyo Raya Yance Kareth, tokoh masyarakat Ayamaru Timur Elisama Sraun, tokoh masyarakat Ayamjaru Barat Melkianus Duwith, dan tokoh masyarakat Ayamaru Timur Selatan, Yance Kambu.

Menurut mereka, jika Bupati Maybrat dan Gubernur Papua Barat tetap bersikukuh melaksanakan kegiatan pemerintahan dan administrasi di Kumurkek, maka kedua pejabat tersebut, dapat disebut membangkang terhadap konstitusi Negara. Kedua pejabat itu juga bisa dianggap sengaja membiarkan warganya berkonflik dan menghambat kemajuan pembangunan di Maybarat.

“Kalau ibu kota Kabupaten Maybrat tidak segera dipindahkan ke Ayamaru sesuai  putusan MK, sangat dikhawatirkan konflik bahkan perang antarsuku di daerah itu meledak. Ini bom waktu yang bisa meledak kapan pun kalau tidak diantisipasi. Kami mohon Pak Gubernur dan Bupati Maybrat berbesar hati dan bijak serta negarawan agar tidak membiarkan perang terjadi dengan segera memindahkan ibu kota Maybrat ke Ayamaru,” ujar warga Maybrat itu.

Sebelumnya mereka telah mengirim surat ke Menkopolhukham Luhut Panjaitan dan meminta turun tangan menyelesaikan ibu kota Maybrat tersebut. Terkait dengan itu, Menkopolhukham pun mengeluarkan instruksi bahwa putusan MK yang membatalkan Kumurkek sebagai ibu kota selanjutnya memutuskan Ayamaru sebagai ibu kota Maybrat, harus dilaksanakan.

Untuk diketahui, Kabupaten Maybrat, Papua Barat terbentuk berdasarkan UU 13/2009 dengan ibu kota Kumurkek yang terletak di Distrik Aifat. Namun, mayoritas masyarakat Maybrat menginginkan agar ibu kota berada di Ayamaru, karena sejak zaman Belanda, Ayamaru telah menjadi ibu kota dan hingga kini menjadi pusat kegiatan masyarakat maupun pemerintahan.

Karena itu, Bupati Bernard Sagrim dan Ketua DPRD Maybrat Moses Murafer merespons aspirasi. Mereka mengajukan permohonan pengujian Materi Pasal 7 UU 13/2009 tentang ibu kota Maybrat di Kumurkek untuk dipindahkan ke Ayamaru sesuai aspirasi mayoritas rakyat.

MK dalam sidang yang ketika itu dipimpin Akil Mochtar membatalkan ketentuan penetapan Ibu Kota Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat. MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2009 yang diajukan Bupati Bernard Sagrim dan Ketua DPRD Maybrat Moses Murafer.

“Pasal 7 UU Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru',” tutur Ketua Majelis MK, M. Akil Mochtar saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Kamis (19/9/2013).

Historis Sejarah

Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengungkapkan ternyata di Kabupaten Maybrat pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kegiatan DPRD masih dilaksanakan di Ayamaru. Hal itu sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat dan faktor historis sejak zaman Belanda, Ayamaru merupakan pusat kegiatan masyarakat dan pemerintahan.

Menurut Mahkamah, penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat secara faktual telah mengesampingkan prinsip-prinsip penentuan lokasi ibu kota suatu wilayah.

“Aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat dalam pembentukan UU No. 13 Tahun 2009. Padahal penyerapan aspirasi merupakan pengejewantahan prinsip demokrasi,” tutur Hakim Konstitusi Maria Farida.

Faktanya, tutur Maria, penetapan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat malah menjauhkan masyarakat dari pelayanan pemerintahan yang sudah sepantasnya diberikan kepada setiap warga negara. Selain itu, penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat turut pula memicu terjadinya konflik dalam masyarakat.

Menurut Mahkamah, pembentukan Kabupaten Maybrat yang awalnya untuk meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan kemampuan pemanfaatan potensi daerah tidak dapat terlaksana dengan ditetapkannya Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat.

“Seharusnya, penetapan Ibu kota Kabupaten Maybrat ditetapkan berdasarkan aspirasi mayoritas masyarakat. Paling penting dengan mempertimbangkan wilayah yang paling memberi kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat,” jelas Maria Farida. [M-15/L-8]

Sumber: http://sp.beritasatu.com/nasional/gubernur-papua-barat-dan-bupati