APBD Maybrat, Rp. 51 M Diduga ‘Diselewengkan’

Sorong, PbP – Dana kurang lebih Rp. 51 miliar dalam APBD 2009-2010 diduga diselewengkan. Dugaan penyelewengan dana itu berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua Barat, 24 Januari 2011.

“Ini sangat menyedihkan karena dana itu diperuntukkan membangun Kabupaten Maybrat, di mana agar masyarakat di Maybrat bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi bersama kabupaten lain, tapi justru diselewengkan,” kata anggota DPRD Kabupaten Maybrat, Maximus M. Air, SE kepada Papua barat Pos, belum lama ini.

Ia mengatakan, dugaan penyelewengan dana itu terlihat dengan adanya selisih dana dari total anggaran dan belanja daerah Kabupaten Maybrat 2009-2010.

Dirincikannya, dari total pendapatan sebesar Rp. 302.682.848.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 258.295.484.564, dimana dari realisasi dana itu muncul keganjilan sebesar Rp. 51.840.009.475 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dana itu, kata Maximus, merupakan selisih dari realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 218.605.208.291.

Menurut anggota DPRD Kabupaten Maybrat asal PPDI, dana rincian penganggaran itu kurang jelas dan telah tercover dalam buku hitam. Oleh sebab itu, dirinya berharap adanya kepedulian aparat penegak hukum.

“Ini tidak boleh dibiarkan, tetapi aparat penegak hukum harus menjemput bola sebab hasil pemeriksaannya sudah jelas,” terangnya.

Di samping itu, ungkap Maximus, ada dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp. 10 miliar yang merupakan bantuan dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Pemprov Papua Barat.

“Banyak ketidakberesan yang terjadi di Kabupaten Maybrat. Selain dugaan menguapnya Rp. 51 miliar itu, ada pula dugaan penyelewengan dana sekitar Rp. 10 miliar,” bebernya.

Maximus mengungkapkan, Polda Papua pernah melakukan penyidikan atas dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Maybrat, tetapi dirinya mengaku hingga sekarang belum mendapatkan informasi tentang kelanjutannya.

Dirinya yakin dana tersebut diselewengkan dan ini sesuai hasil pemeriksaan maupun pengakuan beberapa orang yang berkompeten mengurusi dana tersebut. “Dana itu dipindahkan ke rekening milik pribadi. Temuan itu sudah jelas dan dari hasil pemeriksaan pihak Inspektorat Provinisi Papua Barat, dana itu masuk dalam rekening oknum mantan pejabat,” pungkasnya. (TIS-R2)

KPK FOR PAPUA

MASALAH KORUPSI DI PAPUA SEMAKIN MERAJALELA , DARI EKSEKUTIF , LEGISLATIF DAN PENGUSAHA DI TANAH PAPUA TIDAK LEPAS DARI TINDAKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN ORANG PERORANG ATAU[UN LEMBAGA PEMERINTAH YANG ADA WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT . KPK HARUS MELIHAT DAN JELI MELIHAT SITUASI INI , KPK HARUS MELIHAT PAPUA SEBAGAI SALAH SATU PRIORITAS PEMERIKSAAN  , JIKA TIDAK MAKA KPK AKAN DIBILANG " TEBANG PILIH " AYOO KPK JANGAN TAKUT MASUK KE PAPUA , KAMI MASYARAKAT PAPUA MENDUKUNG ANDA UNTUK MEMERIKSA MASALAH KEUANGAN DAERAH DI BERBAGAI TEMPAT DI WILAYAH PAPUA MAUPUN PAPUA BARAT . KASUS KORUPSI BUKAN BARANG BARU DI PAPUA , BARANG INI SUDAH TURUN TEMURUN BERAKAR DI MASYARAKAT MAYBRAT . KPK JANGAN MELIHAT SEBELAH MATA PAPUA . PAPUA DAN PAPUA BARAT SAAT INI BEREDAR DANA YANG SANGAT BESAR . DENGAN DANA YANG BESAR INI MAKA KASUS KORUPSI DI PAPUA SEMAKIN BESAR DAN MENJADI-JADI .  sambungan 2

Korupsi Diantara Otonomi Khusus, Pemekaran dan Merdeka , Oleh; Dorus Wakum

Ada Indikasi Proses Pembiaran Kejahatan Kemanusiaan Terjadi di Seantero Tanah Papua oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Masyarakat Adat Papua

Korupsi Musuh Bangsa dan Negara
Korupsi selama ini telah mencoreng nama Bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Hal ini telah membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah dan sikap tegas untuk memerangi Korupsi di Negara ini, sebab Presiden tidak ingin menanggung malu terhadap Bangsa Indonesia. Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Kepemimpinan Politik Yang Bobrok
Mengamati dinamika politik yang ada di Indonesia selama ini bahwa tidak ada pembelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Indonesia, tetapi sebaliknya pembelajaran politik yang rancu dan salah yangmana telah membuat generasi muda salah kapra mengakibatkana reformasi kini kebablasan serta moralitas buruk dan karakter babel pemimpin-pemimpin lama terilhami oleh generasi penerus yang hingga saat ini tidak mampu melakukan perubahan sosial demi mensejahterakan Masyarakat Indonesia.

Mencermati kepemimpinan para pemimpin Bangsa sejak Presiden Ir.Soekarno dengan penuh kharisma, namun harus dibunuh dengan cara-cara tidak wajar, lalu muncul sang idola Bapak Pembangunan Jenderal Muh. Soeharto dengan gaya khasnya yang otoriter telah merubah kehidupan bangsa dalam ketakutan yang mencekam, kemudian muncul seorang Intelektual Indonesia yang memimpin Bangsa ini dengan kepandaian dan kecerdasannya lalu lebih memikirkan tekhnologi dan memberikan kemerdekaan kepada
Bangsa Timor Leste, lalu kemudian hadirlah seorang pemimpin Bangsa yang arif dan bijaksana yang sering dipanggil Gusdur “ Bapak Bangsa “. Yang dibanggakan oleh Masyarakat kecil namun tidak disenangi oleh petinggi-petinggi Bangsa Indonesia lainnya yang mengakibatkan dilengserkan dari jabatannya selaku Presiden di tengah jalan dan kemudian mengorbitkan seorang Perempuan Indonesia yang menjadi Presiden namun bertangan besi yakni Megawati Soekarno Putri.

Kini di era reformasi ini, seorang Jenderal TNI muncul dan menjadi Presiden Indonesia yang ke enam Jend. Susilo Bambang Yudhyono yang kurang bijaksana dan tidak tegas sebagaimana aturan militer yang diperoleh selama menjabat di TNI, tegas dan disiplin adalah warna dan karakter setiap prajurit TNI maupun Polri. Apa mau dikata tak satupun Pemimpin Bangsa ini yang berani membawah keluar kehidupan Bangsa Indonesia yang terpuruk dan miskin. Ibarat Kapal Perang KRI Indonesia Satu yang dinakodahi oleh Kapten Kapal Jend. Susilo Bambang Yudhoyono dengan kapal perang yang berlayar tanpa arah dan tujuan serta terombang-ambing oleh angin dan gelombang laut yang besar dan sebentar lagi kapal Perang Kri Indonesia Satu akan terbalik.

Berdasarkan pengamatan dan pencermatan selama ini bahwa kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua baik Pelanggaran Berat HAM(Pembunuhan Dan Penghilangan paksa Alm. Theys H. Eluay dan Aris Toteles Masoka, Kasus Boswesen Berdarah,Biak Berdarah, Timika Berdarah, Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Abepura Beradarah , Puncak Jaya Berdarah, dll), Kebijakan Otonomi Khusus Yang Salah yang melahirkan Orang Kaya Baru (OKB) dengan Isu Papuanisasi yang merusak tatanan kehidupan adat paling bawah, dan Pemekaran yang menyuburkan Korupsi yang merajalela dimana-mana dalam jajaran pemerintahan daerah baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Hal ini terjadi dikarenakan oleh adanya proses pembiaran yang merupakan suatu strategi politik besar Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memporak porandakan kehidupan sosial, tatanan adat Masyarakat Papua. Sesungguhnya diketahui bahwa itu salah dan ini tidak benar tetapi sengaja dibiarkan dan seakan-akan Orang Papua bodoh dan tidak mengerti.

Almarhum Cak Munir,SH dalam suatu pertemuan di Aula YPMD Kotaraja –Jayapura 2003 pernah mengatakan bahwa “ Otonomi Khusus “ adalah “ Souvenir Politik Megawati bagi Orang Papua”, ibarat gula-gula yang diberikan kepada orang papua, lalu orang papua saling berebutan dan berantam kemudian orang di Jakarta duduk melihat lalu menertawakan apa yang terjadi”.

Tak Satupun Pemimpin Bangsa Yang berhati baik selain Gus Dur
Telah teruji sekian lama, bahwa Orang Papua telah berintegrasi dengan Republik Indonesia ± 46 tahun lamanya tetapi tidak ada perubahan yang signifikan, malahan sebaliknya kasus demi kasus datang silih berganti menimpah Orang Papua yang seakan-akan bukan warga negara Indonesia. Keadilan Hukum tidak berpihak kepada Orang Papua, Tanah dan Manusia Papua selalu dijadikan Objek Politik Kepentingan negara maupun para petinggi negara dan juga termasuk kepentingan asing.

Ketika Kepemimpinan mantan Presiden Gusdur, orang papua merasa bahwa kebebasan yang diharapkan selama ini telah kembali, dengan hadirnya UU Otsus, Kebebesan menggunakan simbol-simbol budaya papua, dan lain sebagainya diberi izin, tetapi apa mau dikata kebebasan itu hanya sesaat setelah beliau Gusdur dijatuhkan dari jabatan Kepala Negara Republik Indonesia, dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri lalu kebebasan itu kembali terbelenggu dan kembali kedalam belenggu kebebasan yang dikendalikan oleh kepentingan pihak-pihak. Seandainya Gusdur masih tetap memimpin kemungkinan besar Orang Papua mengalami perubahan kesejahteraan kehidupan yang sangat signivikan dan memperoleh kehidupan yang layaknya manusia.

Otonomi Khusus Membawa Kehancuran
Otonomi Khusus merupakan jawaban atas Tuntutan Merdeka Secara Politik Bangsa Papua atas “Hak Penentuan Nasib Sendiri”. Hal ini membuat pemerintah pusat mengeluarkan UU Otsus guna menjawab tuntutan aspirasi Masyarakat Adat Papua. Sayangnya ketika Masyarakat Adat Papua ramai-ramai berteriak “ Merdeka “, para pejabatnya menutup pintu dan jendela rapat-rapat dan berdiam diri didalam rumah, tetapi ketika pemerintah pusat mengeluarkan Dana Otonomi Khusus, rakyat dilupakan lalu pejabat daerah ramai-ramai membuka pintu dan jendela rumah lebar-lebar menerima dana otonomi khusus demi memperkaya diri, keluarga, dan golongannya. Hal ini membuat Masyarakat Adat Papua semakin terpuruk dalam menjalani kehidupannya, kesejahteraan semakin menjauh, mulai ada pengemis dan pemulung di Papua. Sesuatu yang tidak ada kini ada, dahulu para pejabat dan keluarganya menggunakan kendaraan hanya satu, sekarang Bapak memiliki kendaraan, Ibu juga memiliki kendaraan, anak-anaknya juga memiliki kendaraan. Sangat disayangkan ketika mobil dan motor yang digunakan dari hasil korupsi dipamerkan didepan mata Masyarakat Adat Papua yang dulunya meminta merdeka dan mengakibatkan dana otonomi khusus dikucurkan oleh pemerintah pusat. Masyarakat Adat Papua merasa dianak tirikan, maka pada tanggal 12 Agustus 2005 rakyat bersama-sama Dewan Adat Papua melakukan aksi demo damai di halaman gedung DPRP Papua dan mengembalikan UU Otonomi Khusus kepada Pemerintah Pusat yang dianggap gagal memberikan perubahan kesejahteraan kepada Masyarakat Adat Papua tetapi lebih memperkaya para pejabat didaerah baik Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif serta para pengusaha.

Hadirnya Dana Otonomi Khusus juga turut memporak porandakan kehidupan Masyarakat Adat Papua, sebagi contoh bantuan dana 100 juta oleh gubernur papua dan ditambah lagi 50an juta oleh masing-masing Bupati dan Wali Kota menjadi sumbuh pemicu konflik horisontal antara sesama masyarakat, saling curiga, saling bertengkar dan berantam hanya karena penggunaan dana tersebut. Kepala kampung dan Bamuskam sengaja ke kota lalu menginap di hotel dan kemudian berfoya-foya lalu membohongi masyarakat. Hubungan kekerabatan adat akhirnya tidak bisa dipertahankan sebab keretakan yang diciptakan oleh bantuan-bantuan uang kampung tersebut. Saudara sudah tidak dianggap saudara lagi, yang terjadi adalah saling bermusuhan yang berbuntut pada kematian. Dulunya mereka duduk satu meja para-para adat, tetapi sekarang sudah tidak lagi, dan menjadi permusuhan abadi di kampung.

Pembangunan hasil dana otsus tidak menunjukkan sesuatu yang berarti, tetapi sebaliknya defisit anggaran sangat besar. Berdasarkan hasil audit BPK-RI perwakilan Papua dan Perwakilan Papua Barat bahwa kerugian negara mencapai puluhan sampai trilyunan rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kerakusan yang menjadi karakter kepemimpinan Orang Asli Papua (OAP) sementara dimanfaatkan oleh teman-teman pendatang. Sesungguhnya Adat Istiadat Papua tidaklah seperti apa yang sedang terjadi, tetapi realitanya demikian. Untuk itu rakyat papua masih tetap berteriak merdeka secara politik, dan kemerdekaan itu menjadi abadi dan tetap diperjuangankan dari waktu ke waktu, dan dari generasi ke generasi.

Belum puas rasanya pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan dana-dana otonomi khusus tidak pada tempatnya juga tidak pada pemanfaatannya sehingga banyak dana-dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh para pemimpin di pemerintahan daerah dan pemerintah pusat, kini muncul lagi isu pemerkaran wilayah yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat wilayah pemekaran.

Isu Pemekaran Menjadi Idola Kesejahteraan Sosial
Isu Pemekaran menjadi idolah kesejahteraan sosial, alasan klasik ini muncul dari para pejabat yang sementara jabatannya akan berakhir juga para pejabat yang tidak memiliki jabatan termasuk didalamnya ada kepentingan partai politik. Para pejabat tersebut memanfaatkan peluang ini, lalu para elit partai memboncengi kepentingan tersebut dan mendorong agar percepatan pemekaran wilayah dilaksanakan.

Kurang puas dengan angka-angka korupsi yang merupakan prestasi kerja di daerah lama, kini memaksakan kehendak mereka dengan memboncengi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dengan dalih “ Rentan Kendali Pelayanan Pemerintahan” dan Pelayanan Kesejahteraan”. Sesungguhnya rakyat tidak membutuhkan pemekaran tetapi yang dibutuhkan rakyat adalah “ Pelayanan Kesejahteraan”, ini yang dimaksudkan. Bukan dengan memekarkan satu sampai bebarapa wilayah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebab melihat pengalaman bahwa kabupaten yang definitif saja masyarakatnya masih hidup dibawa garis kemiskinan apalagi dimekarkan, manamungkin pelayanan pemerintahan yang buruk selama ini akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat papua, malahan sebaliknya adanya pemekaran wilayah hanya memberikan keseburan lahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan hasil Audit BPK-RI Perwakilan Papua dan Papua Barat bahwa hampir rata-rata penyalahgunaan keuangan negara oleh para pejabat daerah sangat tinggi nilai Korupsinya serta kemampuan mengorganisir manajemen pemerintahan sangat minim. Oleh sebab itu, bagi para anggota DPR-RI yang membidangi pemekaran wilayah serta Dirjen Otda Depdagri diharapkan dapa membuka mata hati nuraninya dan jangan hanya karena sebuah Koper berisikan duit yang memaksakan akhirnya pemekaran disetujui oleh DPR-RI dan Dirjen Otda depdagri.

Realita yang terjadi bahwa pemekaran daerah telah melahirkan Orang Kaya Baru (OKB) dan perubahan karakter hidup dari miskin ke kaya yang mengakibatkan Masyarakat Adat Papua semakin terpuruk. Kondisi ini telah diketahui oleh semua pihak, tetapi nampaknya pemekaran dipaksakan terus. Oleh sebab itu pertanyaannya apakah dengan pemekaran kesejahteraan masyarakat adat akan berubah ? jika berubah itu pertanda bahwa pemekaran berhasil, tetapi selama ini yang terjadi adalah pemekaran menyuburkan lahan KKN dan rasa kebencian diantara sesama rakyat.

Pemekaran bukan membawa kesejahteraan tetapi menambah keterpurukan sosial diantara masyarakat adat papua, oleh sebab itu istilah “Rentan Kendali pelayanan Pemerintahan”, hanyalah alasan klasik para pengambil kebijakan demi kepentingan mereka bukan kepentingan rakyat.

Hal terpenting juga yang perlu diketahui oleh Masyarakat Adat Papua bahwa Partai Politik yang paling berkepentingan untuk memaksakan pemekaran wilayah karena suara-suara yang mereka perlukan, sebagai contoh dua partai politik besar di Indonesia yakni Golkar dan PDIP telah bersaing ketat sehingga lahirlah Provinsi Papua Barat yang tidak memiliki dasar hukum dan melanggar UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Hal ini jelas dengan dimekarkannya wilayah tersebut, dana Otonomi Khusus tetap diberikan kepada mereka, sebab mereka juga adalah bagian dari Tanah Papua bukan Tanah lain diluar Papua. Politik kepentingan Partai telah merusak semua sendi-sendi tatanan Adat Masyarakat akar rumput. Para politikusnya hanya memikirkan bagaimana Pribadi, Keluarga, dan Partainya dapat berkembang tetapi tidak mampu membuat perdasi maupun perdasus yang selama ini tidak dapat memproteksi hidup orang papua. Dapat dibayangkan saja ketika Provinsi Irian Jaya barat (Papua Barat) ketika itu akan dimekarkan, Ketua DPRP Papua Drs. Jhon Ibo,MM. Tampil sebagai pahlawan untuk membela mati-matian agar tidak ada pemekaran, tetapi belakangan ini terdengar kabar bahwa Ketua DPRP Papua Jhon Ibo dan kelompoknya memotori pemekaran Provinsi Papua menjadi lima wilayah pemekaran, ini hal yang konyol dan membohongi rakyat hanya sebuah jabatan politik partai, sementara selama ini apa yang dibuatnya untuk papua ? apakah sudah ada Perdasi dan Perdasus yang dibuatnya untuk memproteksi Hak-Hak Dasar Hidup Orang Papua ? sayang sekali, silahkan rakyat menilai siapa yang paling munafik di Papua apakah Rakyat ataukah Para Pemimpinya.

Isu Merdeka Harga Mati
Isu Papua Merdeka bukan hal baru bagi Pemerintah Indonesia, isu ini sudah sejak Pemerintahan Kerajaan Belanda Menjajah Indonesia termasuk Papua Barat. Bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mencapai kemerdekaannya, begitupula hal yang dibuat oleh orang-orang papua terdahulu yang berjuang untuk bebas dari penjajah belanda. Hal ini yang menjadi dasar semangat perjuangan bahwa memang Bangsa Papua berjuang untuk merdeka sendiri bukan bergabung dengan Indonesia ketika itu. Dalam perjuangan sejak dulu hingga saat ini telah menelan ratusan juta jiwa orang papua yang menjadi korban kebiadaban aparatur negara (TNI/POLRI) yang mengatasnamakan Negara Pancasila yang berdasarkan UUD1945 lalu menangkap, menganiaya, memperkosa, marampok, memenjarakan sewenang-wenangnya, lalu membunuh dengan sadis serta menghilangkan nyawa manusia secara misterius (Penghilangan Paksa). Hal ini kurang cukup lalu membunuh secara genocida serta pembunuhan Karakter dan Pembodohan publik dilaksanakan terus menerus hingga saat ini. Apa yang menjadi visi dan misi pembantaian orang papua oleh negara merupakan rancangan strategis negara melalui kaki tangannya di daerah. Untuk itu Isu Merdeka Harga Mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Sudah berbagai cara digunakan untuk pemerintah untuk membujuk hati masyarakat adat papua, namun semua itu sia-sia saja sebab apa yang menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mensejahterakan Masyarakat Adat Papua hanyalah Isapan Jempol belaka, sebab yang memainkan peranan didaerah adalah milik orang atau pejabat negara di Pusat. Untuk itu bagaimanapun dan apapun cara yang digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk mensejahterahkan Orang Papua, tetapi juga masih ada banyak perampok-perampok di pusat yang mengatasnamakan daerah dan negara lalu melakukan gerakan-gerakan untuk memproyekkan papua sebagai objek politik dan kepentingan pribadi, serta kelompok.

Adapun otonomi khusus yang diidam-idamkan bagi Masyarakat Adat Papua merupakan Gula-Gula Politik (alm. Munir,SH) . Otonomi Khusus diberikan ketika eporia politik papua merdeka mulai menanjak diawal era reformasi pada tahun 1989, solusi ini dibuat agar Masyarakat Adat Papua tidak menuntut Papua Merdeka secara politik, tetapi lebih kepada Kesatuan dan Persatuan Indonesia. Memang benar, tetapi sangat disayangkan apa yang menjadi cita-cita negara sengaja dirusak oleh oknum-oknum pejabat negara baik sipil,Polri dan TNI yang tidak menginginkan Papua Zona Damai tetapi bagaimana mengadudomba masyarakat adat papua agar selalu hidup didalam kekajauan dan kemudian dana-dana yang cukup besar tersebut dapat masuk ke kantong pribadi, keluarga dan kelompok. Para elit politik turut mengacaukan suasana lalu elit birokrasi membiayai dan kemudia elit yudikatif memutuskan hukuman bagi mereka yang menantang dengan stigmatisasi separatis. Baik Orang papua yang pro maupun kontra faham politik, tetap akan mati dalam kondisi yang sama tidak ada yang beda sebagai contoh putra-putra terbaik papua yang adalah aparat penegak hukum yang mengabdikan dirinya bagi kepentingan Bangsa dan Negara tetapi dibunuh juga dengan cara yang sadis (Alm Gubernur JP.Salosso. Capt. Invanteri Edu Ayomi dan Ir. Hans Wospakrek Dosen ITB) dan masih banyak lagi selain Theys H.Eluay yang berbalik melawan pemerintah. Masih banyak lagi orang papua yang menjadi korban pelanggaran Berat HAM atas perilaku kejam dan keji aparat TNI/Polri di Tanah Papua. Ketika isu Papua Merdeka sengaja ditebus dengan Otonomi Khusus banyak pejabat yang menjadi Orang Kaya Baru (OKB), ketika itu rakyat berteriak merdeka dan banyak yang menjadi korban, Para Pejabat menutupi pintu dan jendela rumah rapat-rapat, ketika dana otonomi khusus tiba mereka membuka pintu dan jendela rumah lebar-lebar dan menyambut dana otonomi khusus kedalam rumah untuk dinikmati oleh Pribadi dan keluarga serta kelompok.

Orang papua tidak sebodoh apa yang dipikirkan, dengan rasa solidaritas atas penindasan pemerintah pusat melalui pemerintahan daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dengan iming-iming Kesejahteraan sosial, nyatanya gejolak perlawanan tetap saja berlangsung baik didalam negeri maupun diluar negeri. Terbukti dengan adanya surat Dewan Gereja Sedunia yang disampaikan kepada Presiden RI, kehadiran Kongresman Heny Valeomavaega, Hina Jilanai, dan lain-lainya di Papua menunjukkan bahwa Lobying Politik Papua diluar negeri berhasil dengan baik. Walaupun kehadiran mereka dinyatakan oleh pemerintah Indonesia bahwa tidak mendukung “ Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, nyatanya mereka memiliki naluri dan perasaan membaca penderitaan dan perjuangan Bangsa Papua Barat.

Untuk itu bagaimanapun cara pemerintah untuk membujuk dan meninabobohkan Orang Papua tetapi hati dan jiwanya adalah Merdeka. Jika ada Orang Papua yang berdalih bahwa dengan Otonomi Khusus cukup sejahtera, dia adalah Manusia-manusia yang sengaja mencari makan sebab rasa percaya diri tidak ada dan keahlian atau kemampuan senantiasa bergantung dari menjilat bekas piring makan orang.

Mengapa sampai saat ini gejolak perlawanan tetap eksis ? itu pertanda bahwa apapun alasan dan rayuan pemerintah pusat dan daerah, tetapi Orang Papua mau “ Merdeka”, bukan dengan memberi Otonomi khusus dan Pemekaran, lalu mengacaukan kondisi keamanan daerah dengan membangun opini bahwa Orang Papua itu bodoh dan tidak mampuh mereka malas, semua isu dimasukan kepada siapa saja dan oleh karena itu pandangan orang terhadap Orang Papua bahwa hidupnya masih terkebelakang.

Akhirnya dengan realita bahwa Orang Papua melalui Dewan Adat Papua mengembalikan Otonomi Khusus yang dinyatakan gagal oleh Masyarakat Adat Papua pada tanggal 12 Agustus 2005 di halaman kantor DPRP Papua dan dilanjutkan dengan aksi-aksi demonstrasi melawan Korupsi akan menjadi batu loncatan bagi Dunia Internasional melakukan Intervensi bagi Indonesia yang merupakan bargaining politik menuju Papua Merdeka.

Penulis adalah Aktivis HAM dan Aktivis Anti Korupsi Papua, serta ” Koordinator Umum ” Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK Papua)”.

FINAL 12 SEPTEMBER 2011 ON MAYBRAT STADIUM

SYALOOM .... !

PERTANDINGAN PARTAI SEMIFINAL PIALA DUNIA MEMPEREBUTKAN JABATAN 01 KABUPATEN MAYBRAT TELAH USAI DENGAN HASIL PASANGAN AGUSTINUS SAA - SEDIK DAN SAGRIM - MURAFER  MEMASUKI BABAK FINAL YANG RENCANA AKAN DI SELENGGARAKAN HARI RABU , 21 SEPTEMBER 2011 DI KAMPUNG JITMAU . KENETRALAN KPU DIPERTARUHKAN . KONDISI MAYBRAT SECARA UMUM KONDUSIF , WALAU ADA BEBERAPA DAERAH YANG TERJADI KONFLIK . TETAPI TIDAK AKAN MERUBAH HASIL PERTANDINGAN .
 MASING-MASING TIM SUKSES DENGAN SEGALA CARA MENGUMUMKAN HASIL KEMENANGAN KANDIDAT YANG DIJAGIKANNYA , SEPERTI YANG TERLANSIR DI MEDIA ELEKTRONIK DAN MEDIA CETAK YANG MENYEBUTKAN BAHWA PASANGAN TERTENTU MEMPUNYAI SUARA TERBANYAK . TETAPI DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT MAYBRAT BAHWA HASIL PERHITUNGAN SUARA TINGKAT KPU BELUM DILAKSANAKAN , JADI JANGAN DENGAR ISSUE . TUNGGU PLENO KPU MAYBRAT .
SIAPAPUN DIA YANG DILATIK ADALAH ANAK ASLI MAYBRAT . PUTRA TERBAIK BANGSA INDONESIA . DIHIMBAUKAN KEPADA MASSA PENDUKUNG JANGAN TERMAKAN ISSUE PROVOKATOR YANG INGIN MEMECAH BELAHKAN SUKU MAYBRAT . MAYBRAT TANAH YANG DIBERKATI . SAPAPUN TERPILIH DIALAH PILIHAN TUHAN . PENULIS MENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA KPU YANG TELAH MENYEKENGGARAKAN PESTA DEMOKRASI DI MAYBRAT . MASYARAKAT MAYBRAT DUKUNGLAH BUPATI TERPILIH , DEMI MENCIPTAKAN MASYARAKAT MAYBRAT YANG JUJUR DAN ADIL SERTA TAKUT AKAN TUHAN . TETAP TENANG SAMBIL MENUNGGU PLENO KPU MAYBRAT . GBU

PREDIKSI CALON YANG AKAN MENJADI BUPATI MAYBRAT PERIODE 2011 - 2016

KONDISI POLITIK DI TANAH MAYBRAT SAAT INI SUDAH MEMASUKI MASSA GENTING ATAU SIAGA 1 . MENGAPA DIKATAKAN DEMIKIAN ??? KARENA MASYARAKAT MAYBRAT ADALAH MASSA YANG HOMOGEN . KABUPATEN INI ADALAH KABUPATEN PEMEKARAN YANG BARU DIMEKARKAN 2 TAHUN LALU . TETAPI SITUAI POLITIK DISANA IBARAT BOLA KAKI MAKA DIA SUDAH MASUK LEVEL PIALA DUNIA . ADA 3 SYARAT APABILA PASANGAN KANDIDAT DAPAT MEMENANGKAN PEMILUKADA DI TANAH MAYBRAT, YAITU ANTARA LAIN :
1. MASSA / PUBLIK FIGURE / PROFIL KANDIDAT
2. UANG / MONEY
3. KEPENTINGAN

1. MASSA
   

• SEORANG CALON BUAPTI HARUS MEMILIKI / MEMPUNYAI PENGARUH KEPADA MASYARAKAT DI TEMPAT YANG DIA AKAN MAJU SEBAGAI KEPALA DAERAH .
  
• CALON BUPATI DAN WAKIL MEMPUNYAI IKATAN EMOSIONAL , KEKERABATAN , PERSAUDARAAN , PUBLIK FIGURE , DLL
• BUKTI YANG TELAH DIBUAT OLEH MASING 2X KANDIDAT DAN DIRASAKAN MASYARAKAT MAYBRAT
  
• KANDIDAT ADALAH ORANG JUJUR , ADIL DAN DISENANGI OLEH MASYARAKAT MAYBRAT
• KANDIDAT MEMPUNYAI PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT ( STRATEGI PEMASARAN YANG KUAT )
• MENGANGGAP SEMUA CALON YANG LAIN SEBAGAI SAHABAT
  

2. MONEY

• SEORANG CALON HARUS MEMILIKI DANA YANG CUKUP
  
• SEORANG CALON TIDAK PERNAH DI PERIKSA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAU YANG LAINNYA
  
• SERANGAN FAJAR MENETUKAN SUARA ANDA
  
• KANDIDAT TIDAK BOLEH PENDEK TANGAN / PELIT
  
• KALAU ANDA YAKIN ANDA AKAN MEMENANGKAN PERTARUNGAN INI HARUS LOYAL KEPADA MASYARAKAT 

3. KEPENTINGAN

• SEMUA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PAPUA / PAPUA BARAT ADALAH SARAT KEPENTINGAN .
  
• KEPENTINGAN NKRI ADALAH PRIORITAS UTAMA
  
• SIAPA YANG DEKAT DENGAN PIMPINAN DAERAH / PUSAT ADALAH CALON KUAT BUPATI MAYBRAT
• KEPENTINGAN MASYARAKAT DENGAN INDIKATOR KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM YANG AKAN DIMENANGKAN
  

DARI KE TIGA PERSAYARATAN DIATAS , MAKA  DIPREDIKSIKAN BAHWA MASING-MASING CALON SUDAH MEMILIKI :

1. ALBERT NAKOH - SIDIK               ( 3 )              KEPENTINGAN
2. BERNAD SAGRIM - MURAFER     ( 1 )              MASSA
3. AGUS SAA - ANTOH                     ( 1, 3 )          MASSA , KEPENTINGAN
4. MIKAEL KAMBUAYA - BLESS   ( 1 , 2 , 3 )    MASSA , MONEY DAN KEPENTINGAN

DARI KE TIGA PERSAYARATAN DIATAS MAKA BISA DIPREDIKSIKAN BAHWA CALON BUPATI YANG MEMPUNYAI PELUANG BESAR MENJADI BUPATI MAYBRAT PERIODE 2011 - 2016 ADALAH Ir . MIKAEL KAMBUAYA DAN YOSEPH BLESS, SH , KARENA BELIAU MEMILIKI KETIGA PERSYARATAN DIATAS .

" RANCANGAN mu BUKANLAH RANCANGAN - KU , SIAPAPUN YANG TERPILIH JADI BUPATI MAYBRAT ADALAH PILIHAN TUHAN " 

GBU MAYBRAT

4

TIM RELAWAN KABESS / MK - YB

RIBUAN MASSA MEMADATI KAMPANYE PASANGAN Ir . MIKAEL KAMBUAYA DAN YOSEPH BLESS , SH

Kampanye Pasangan Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, SH hari pertama bertempat di wilayah II 

(Ayamaru , Ayamaru Utara dan Ayamaru Raya dan Kampung sekitarnya) tanggal 25 agustus 2011 berlansung Cukup Meriah .Ribuan Massa dan masyarakat Memadati Lapangan Ella , Distrik Ayamaru Raya tempat Kampanye Pasangan yang lebih dikenal dengan sebutan MK - YB / KABESS . Kampanye dihadiri oleh Artis - Artis ibukota dan Papua . Seperti Shandy Betay , Abresso Band dan Artis 2x Ibukota Lainnya . Pasangan MK - YB dijemput di Kampung Kartapura Menggunakan Alat Berat ( Dosser ) dengan Maksud Bahwa Pasangan Ini akan membangun dan mensejahterahkan Masyarakat Maybrat dan Pembangunan Infrastruktur menjadi Primadona . Aacra di mulai Dengan hiburan Band dari artis - artis ibukota dan Shany Betay . Calon Bupati Mikael Kambuaya memberi Pidato Politik nya dilanjutkan oleh Pidato Politik oleh Partai Pengusung dan Koalisi . Missi Pasangan MK-YB adalah Membawa Mensejahterakan Masyarakat Maybrat . Kami Datang dengan Bukti , Membawa Dana Pembangunan ke kampung - Kampung di seluruh Maybrat . Dari anak kecil sampai tete dan nene akan merasakan Pembangunan yang saya Lakukan . Kami akan merangkul Semua Massa dari kandidat lain untuk bersama membangun Masyarakat Maybrat yang Maju , Mandiri dan Sejahtera .

RELAWAN TIM KABESS

4

AKUT MAYBRAT AIFAT TIMUR

TEAM RELAWAN KABESS " STRATEGI MENGALAHKAN INCUMBENT " PADA KABUPATEN MAYBRAT .

Strategi Mengalahkan Incumbent Pada Pemilukada Kabupaten MAYBRAT

Strategi kampanye menghadapi incumbent harus mendapat perhatian ekstra. Melawan incumbent ibaratnya menghadapi pesumo yang kuat tak tergoyahkan. Menghadapi pemilihan melawan incumbent adalah prospek yang menakutkan.

Incumbent memiliki banyak keunggulan, diantaranya: pengenalan nama, pola kerja, kemampuan penggalangan dana, dan masih banyak keunggulan lainnya. Menantang incumbent yang sudah mapan nampaknya merupakan suatu hal yang mustahil. Namun demikian ada masih kemungkinan untuk mengalahkan incumbent. Mulailah sedini mungkin, kenali lawan, buatlah kontras, dan tetapkan agenda.

Mulai Sedini Mungkin

Sebagian besar incumbent berada dalam mode kampanye terus-menerus. Setelah memenangkan pemilu, mereka segera memulai perencanaan dan berkampanye untuk pemilihan berikutnya. Banyak penantang membuat kesalahan menunggu sampai masa kampanye dimulai.  Jangan membuat kesalahan ini.
Untuk penantang, tidak ada istilah terlalu dini untuk memulai kampanye. Meskipun pemilih tidak lagi memiliki pikiran mengenai pemilihan, mulailah secepat mungkin. Bangun organisasi Anda, bangun kepercayaan publik. Lawan incumbent Anda akan sudah mulai mendapatkan namanya di koran dan ke dalam benak para pemilih – Anda juga harus demikian.

Kenali  Lawan Anda
Ketika menantang incumbent, sangat penting bahwa kampanye Anda mendefinisikan lawan Anda sebelum ia mendapat kesempatan untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Cari tahu track-recordnya, dan lantas bangun pesan Anda sedini mungkin.
Pantau terus kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan selama berkuasa. Ikat semua itu menjadi satu kesatuan, dan lantas suarakan pesan Anda. Misalnya, jika beberapa kebijakan incumbent menyebabkan peningkatan pengeluaran. Ini mendefinisikan lawan sebagai pemboros. Pastikan semua itu didukung dengan data yang akurat.

Membuat Kontras
Setelah mendefinisikan lawan Anda, buatlah kontras tajam antara Anda dan calon incumbent. Hanya ada satu alasan mengapa orang tidak lagi memilih incumbent: mereka menemukan seseorang yang lebih baik. Dengan demikian Anda harus hadir diantara pemilih dengan alternatif yang lebih baik dibanding incumbent. Tunjukkan pada pemilih, mengapa Anda berbeda, jelas berbeda, dan mengapa perbedaan tersebut yang membuat Anda menjadi pilihan yang superior.

Tentukan Agenda
Hal ini sejalan dengan mendefinisikan lawan. Demikian pula lawan Anda akan mengubah pemilu menjadi sebuah karya dari kekuatan dan kelemahan Anda. Lawan Anda bukanlah seorang yang bodoh, ia pasti juga membuat peta kekuatan dan kelemahan Anda. Tugas Anda adalah untuk mengalahkan lawan dengan menentukan agenda yang menguntungkan bagi Anda.
Fokus pada kelemahan lawan. Fokus pada kekuatan Anda. Tentukan agenda.

“Pemukulan” adalah kewajiban yang mungkin dengan kerja keras dan persiapan. Dapatkan di luar sana lebih awal, dan mengatur nada untuk pemilu. Tunjukkan pada pemilih bahwa ada perbedaan yang jelas antara Anda dan lawan Anda pada masalah yang Anda tetapkan. Katakan kepada mereka mengapa Anda adalah kandidat kuat, dan kerja keras untuk menyampaikan pesan Anda kepada para pemilih. Bangun strategi yang kuat menghadapi incumbent yang kuat. 

PILIH 

 4

Relawan Tim KABESS