“Penyelenggaraan pelayanan umum dalam
bentuk infrastruktur mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan Infrastruktur yang baik, maka
pertumbuhan ekonomi akan lebih muda tumbuh dan berkembang. Selain itu,
dapat meningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas
lingkungan,” kata Mikael.
Menurut
Mikael keberadaan infrastruktur juga akan mendorong produktifitas bagi
faktor-faktor produksi, serta mendorong dan menjaga keseimbangan
pembangunan wilayah di Provinsi Papua.
Menyadari pentingnya hal itu, maka Dinas
Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Papua sepatutnya menjaga keseimbangan
pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam
rencana pembangunan daerah, sehingga infrastruktur di Provinsi Papua
selalu dapat dibenahi secara kualitas maupun kuantitas.
“Untuk itu diperlukan pendekatan
pembangunan infrastruktur lebih terintegrasi, konsisten dan
berkelanjutan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga
pelayanan kepada masyarakat, guna menjamin sinergi pembangunan wilayah
dan antarwilayah di Provinsi Papua,” tungkas Mikael.
DPU Provinsi Papua sebagai salah satu
SKPD pada Pemerintah Provinsi Papua mempunyai tugas membantu Kepala
Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang
infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah
Provinsi Papua selama Lima tahun mendatang.
Seluruh
pembangunan infrastruktur Provinsi Papua mengacu pada visi dan misi
dari Kepala Daerah. Selama periode satu tahun kepemimpinan Gubernur
terpilih, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah melakukan tahapan
pembangunan diantaranya perencanaan dan pembangunan jalan, jembatan,
sumber daya air, ke-CiptaKarya-an dan air bersih serta peningkatan
sumber daya manusia bidang infrastruktur.
Program pembangunan tersebut diatas,
khususnya dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya dan Air Bersih diuraikan
dalam 3 program kerja dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2014, yaitu rencana
pembangunan patung Tuhan Yesus. Pembangunan rumah rakyat, program
pembangunan 13.000 unit rumah rakyat merupakan hasil MOU (Memorandum Of
Understanding) antara Gubernur Papua dengan Bupati/Wali Kota seluruh
Provinsi Papua pada tanggal 20 Mei 2013. Selanjutnya pembangunan rumah
rakyat Tahun Anggaran 2014 akan dibangun sebanyak 411 unit rumah
menggunakan dana APBD Provinsi Papua yang tersebar di 20 kabupaten/kota
dengan Type 45. Serta rencana pembangunan kompleks olah raga terpadu,
dalam Tahun Anggaran 2013/2014 APBD Provinsi Papua melaksanakan masterplan pembangunan dalam rangka persiapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON XX Tahun 2020.(Paul RandalCKPapua.07042014/ari)
No comments:
Post a Comment